MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Fakta baru terkuak dalam sidang kasus Suap di Dinas PUPR Sumut, tiba-tiba saja Nama Eks Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang ( PUPR) Sumut Mulyono hilang dari daftar nama penerima suap terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun dan Rayhan Piliang.
” Kedua terdakwa menyuap Rp 4 miliar untuk mendapatkan proyek kepada pejabat PUPR dan BBPJN Wilayah I Sumut termasuk eks Kadis PUPR Sumut,’” kata Jaksa KPK Eko Wahyu dalam nota tuntutannya terhadap terdakwa Kirun dan Rayhan Piliang di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (5/11).
Ternyata dalam nota tuntutan JPU tersebut, Mulyono yang saat persidangan terungkap menerima Rp 1,1 miliar dari terdakwa Kirun tidak termasuk dalam daftar list penerima suap dari terdakwa Kirun dan Rayhan
Menyahuti itu, Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno menjawab pertanyaan wartawan agak sedikit gugup menjawabnya
Menurut dia, JPU hanya membuktikan proyek jalan pada tahun 2025 semasa Kadis PUPR Topan Obaja Ginting. Sedangkan Mulyono menjabat sebelum tahun 2025.
” Jadi itu bukan kewenangan JPU, tapi menjadi kewenangan penyidik KPK,” ujar Eko
Sebelumnya bapak dan anak yang menjabat Direktur Utama ( Dirut) PT Dalihan Na Tolu Grup dan PT Ronana Mora Grup( RMG) Muhammad Akhirun alias Kirun dan Rayhan Piliang dituntut Jaksa KPK 3 dan 2 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyuap sejumlah pejabat di Dinas PUPR dan BBPJN wilayah I Sumut senilai Rp 4 miliar termasuk kepada Topan Obaja Ginting pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (5/11/2025)
” Menuntut terdakwa Kirun 3 tahun penjara dan anaknya Rayhan Piliang 2 tahun 6 bulan penjara,” kata Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno mengutip sebait nota tuntutannya dibacakan dihadapab Majelis Hakim diketuai Khamozaro Waruwu
Menurut Jaksa, perbuatan kedua terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dijelaskan Jaksa, kedua terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dan stafnya beserta Kadis PUPR Sumut selaku Pengguna Anggaran( PA) untuk mendapatkan proyek dilingkungan PUPR Sumut dan BBPJN Wilayah I sejak 2023-2025
Setelah mendapat angin segar, terdakwa Kirun dan Rayhan memberikan komitmen fee kepada pejabat PUPR dan BBPJN diantaranya memberi komitmen fee 1 persen kepada PPK dan 4 persen kepada Kadis PUPR
Rinciannya, untuk Rasuli Effendi selaku PPK di UPT Gunung Tua sudah menerima Rp 500 jutaan dan Topan Obaja Ginting sudah menerima Rp 50 juta bagian dari komitmen fee 4 persen dari nilai proyek
Sedang PPK 1.4 PJN wilayah I Helliyanto mendapat Rp 1,1 miliar, Munson Hutahuruk Rp 535 juta , Rahmat Parulian ( Kasatker) menerima Rp 250 juta dan Dicki Erlangga (Kasatker) menerima Rp 1,6 miliar termasuk Rp 300 juta untuk Stanley selaku Kepala BBPJN wilayah I
Akhirnya kedua terdakwa pada tahun 2025 memenangkan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar; dan Proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah 1 Sumut yakni
Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar
Serta preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar
Hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan narkoba.Sedangkan yang meringankan kedua terdakwa mengakui perbuatannya. Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum
Untuk mendengar nota pembelaan kedua terdakwa, sidang yang berlangsung di Ruang Utama PN Medan dilanjutkan Rabu (12/11) mendatang.
Penulis : Youlie
