MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID -Fotani Zai selaku mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan ( Parbud) Kabupaten Nias Utara mengakui menerima Rp 360 juta dari Ikhtiar Selamat Zega selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) pembuatan grand design yang akhirnya merugikan negara Rp 919 juta.
” Iya benar saya menerima Rp 360 juta.Tapi yang saya ambil hanya Rp 70 juta bagian untuk Kadis, sedangkan sisanya saya kembalikan lagi ke Ikhtiar katanya untuk Bupati,” ujar Fotani Zai saat dihadirkan sebagai mahkota untuk terdakwa Ikhtiar Selamat Zega,dkk di Pengadilan Tipikor Medan, kemarin.
Menurut Fotani, bagian untuk Bupati dipercayakan kepada PPK Ikhtiar.
‘ Bagian untuk Bupati saa serahkan kepada ikhtiar,” ujar Fatoni lagi
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Muhammad Kasim langsung bertanya kepada Fotani, apakah bisa dipastikan sisa dari Rp 360 juta itu mengalir ke Bupati, biar kita minta JPU menghadirkannya ke persidangan ini.Namun Fatoni mengatakan, itu pengakuan dari Ikhtiar
Ketika dikonfrontir kepada terdakwa Ikhtiar Selamat Zega membantah keterangan Fotani.” Pokoknya saya sudah serahkan Rp 360 juta kepada Fotani selaku Kadis,” ujarnya
Keterangan terdakwa Fotani dan Ikhtiar itu membuat hakim M Kasim jadi pusing.” Terserah kalian sajalah, mana yang benar ini,” ujarnya
Sebelumnya JPU Kejari Gunung Sitoli Yuanda Winaldi menyeret 4 Terdakwa korupsipembuatan grand design di kawasan Wisata Pantai Sawakete/Turedawola, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara
Awalnya Tiga terdakwa yakni Ikhtiar Selamat Zega selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dan Direktur dan Wakil Direktur CV Ninta yakni Juandes Silalahi dan adiknya Gunadi Silalahi
Selanjutnya terdakwa Fotani Zai eks Kadisparbud Nias Utara selaku Pengguna Anggaran ( PA) turut diadili dalam berkas terpisah
JPU Yuanda Winaldi dalam surat dakwaannya menguraikan, Disparbud Kabupaten Nias Utara di Tahun Anggaran (TA) mendapat pagu perbaikan sarana di tiga lokasi wisata berbeda. Selaku PPK, terdakwa ISZ kemudian membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Yang dikerjakan Juandes Silalahi di Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih sebesar Rp.489.450.464 dan Pembuatan GrandDesign/DED di Kawasan Wisata Hutan Mangrove, Desa Sisarahili Teluk Siabang, Kecamatan Sawo sebesar Rp490.650.364.
Sedangkan yang dikerjakan adiknya, Gunadi Silalahi di Kawasan Wisata Pantai Sawakete/Turedawola, Desa Afulu, Kecamatan Afulu dengan pagu sebesar Rp341.459.455.
Pembuatan Grand Design/DED di tiga lokasi wisata berbeda tersebut, merupakan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten Nias Utara Tahun 2018-2025.Pada 14 Januari 2022, Fotani Zai selaku Kepala Disparbud Kabupaten Nias Utara, juga Pengguna Anggaran (PA) menunjuk ISZ sebagai PPK.
“Fotani Zai selaku Kadis kemudian membahas ketiga paket pekerjaan tersebut dan disepakati akan dikerjakan Juandes Silalahi namundikenakan kewajiban menyerahkan uang sebesar Rp360 juta kepada Fotani Zai, selaku Kadis dan ISZ, selaku PPK,” kata Yuanda Winaldi.
Penunjukan Juandes Silalahi sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan ketiga paket pekerjaan sebelum tender/lelang, sambungnya, bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Juandes Silalahi menemui Arifin Tarigan, selaku Direktur CV Ninta dengan maksud meminjam perusahaan tersebut untuk mengikuti proses tender paket pekerjaan jasa konsultasi pembuatan DED di Disparbud Kabupaten Nias Utara.
Arifin Tarigan pun setuju bukan sebagai pihak yang menandatangani kontrak paket pekerjaan, melainkan Gunadi Silalahi. Perubahan Akta CV Ninta kemudian dilakukan di hadapan notaris dan Arifin Tarigan mendapatkan fee 5 persen setiap tahap pembayaran sebagai uang administrasi peminjaman perusahaan.
Sebelum tender, terdakwa Juandes Silalahi bersama dengan saksi Adrian Sejarah Bali bertemu PPK ISZ dan Kadis Fotani Zai di Kantor Disparbud Nias Utara untuk menyerahkan uang Rp360 juta.
Belakangan diketahui Gunadi Silalahi tidak ada menandatangani kontrak pekerjaan Pembuatan Grand Design/DED) di Kawasan Wisata Pantai Sawakete/Turedawola, Desa Afulu, Kecamatan Afulu yang dikerjakan oleh CV Ninta. Melainkan ditandatangani abangnya, Juandes Silalahi.
Terdakwa ISZ selaku PPK harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak), kebenaran material dari seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan dan akibat yang timbul dari penggunaan dokumen tersebut seakan-akan dibayarkan kepada seluruh tenaga ahli sehingga menyebabkan terjadinya pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Para terdakwa dijerat melanggar Pasal 2 dan 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Penulis : Yuli
