DPW HARI SUMUT Resmi Laporkan Puluhan Miliar Proyek di Dinas SDABMBK Deli Serdang ke Kejatisu

- Jurnalis

Senin, 1 Juni 2026 - 21:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID — Dugaan praktik korupsi pada proyek infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Deli Serdang. Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Aktivis Republik Indonesia Sumatera Utara (DPW HARI SUMUT) resmi melaporkan sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan milik Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Laporan tersebut berkaitan dengan proyek Tahun Anggaran 2024 dan 2025 bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPW HARI SUMUT menilai temuan BPK tersebut bukan sekadar catatan administrasi, melainkan dapat menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran negara.

Baca Juga :  Inspektur I Jamwas Kejagung Periksa Kinerja Kejati Sumut dan Jajaran

Ketua DPW HARI SUMUT, M. Khairuddin Hasibuan atau Amek HSB, menegaskan buruknya kualitas sejumlah pekerjaan tidak mungkin terjadi tanpa lemahnya pengawasan pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek.

“Anggaran proyek ini fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Tapi di lapangan justru ditemukan pekerjaan yang diduga mengalami penurunan kualitas, tidak maksimal, bahkan terdapat indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Pertanyaannya, ke mana pengawasan Kadis dan PPK selama proyek berjalan?” tegas Amek kepada wartawan.

Baca Juga :  Skandal Underpass HM Yamin KAMAK "Korupsi Terang-terangan, Harus Ada Tersangka"

Menurutnya, apabila proyek yang baru selesai sudah menimbulkan dugaan kerusakan dan penurunan mutu, maka hal tersebut patut dicurigai sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya dugaan permainan anggaran dalam pelaksanaannya.

“Jangan sampai jabatan hanya dijadikan formalitas administrasi untuk menandatangani proyek miliaran rupiah tanpa pengawasan yang benar. Kadis dan PPK memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap kualitas pekerjaan. Jika pekerjaan diduga bermasalah, maka pengawasan mereka patut dipertanyakan,” ujarnya.

Dalam laporannya ke Kejatisu, DPW HARI SUMUT menyoroti sedikitnya 20 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2024 .

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Keberatan Namanya Dicatut Tanpa Izin dalam SK PUK, Warman dan Dasrul Lapor ke Polres Madina
Mangkir Dua Kali, Dicky Erlangga Masih Bebas, KPK Geledah 6 Lokasi di Sumut
Sidang Lanjutan Kasus Bank Sumut, PH Farah Soroti Putusan MA hingga Kerugian Negara
Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok
Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal
Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik Penyidikan
Kadiskanla Langkat Di Laporkan terkait Setor Fee Proyek ke Kontraktor
Hakim Vonis Bebas Guru Terakiat Kasus Korupsi Dana BOS
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:06 WIB

Keberatan Namanya Dicatut Tanpa Izin dalam SK PUK, Warman dan Dasrul Lapor ke Polres Madina

Jumat, 20 November 2026 - 09:41 WIB

Mangkir Dua Kali, Dicky Erlangga Masih Bebas, KPK Geledah 6 Lokasi di Sumut

Kamis, 19 November 2026 - 22:01 WIB

Sidang Lanjutan Kasus Bank Sumut, PH Farah Soroti Putusan MA hingga Kerugian Negara

Selasa, 17 November 2026 - 20:29 WIB

Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Gift TikTok

Selasa, 17 November 2026 - 13:59 WIB

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar Soal Data Pembayaran Kapal

Berita Terbaru