LANGKAT, SSOL.ID– Ratusan hektar kawasan konservasi SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat beralih fungsi. Para mafia menyulap areal penyangga kehidupan ini menjadi perkebunan sawit.
Berawal dari informasi warga sekitar, awak media kemudian melakukan investigasi. Di lokasi yang disebutkan, persisnya pada kordinat 3.946397, 98.503814, terlihat hamparan tanaman sawit yang membetang luas.
“Diketahui bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Indah Bersama yang diketuai Sarmo. Dengan leluasa, mereka malah merawat dan memanen sawit selama bertahun-tahun,” beber narasumber .
Bukannya melakukan pemulihan kawasan konservasi tersebut, Sarmo Cs malah diketahui semakin menjadi-jadi merawat sawit di sana. Hutan penyangga kehidupan suaka marga satwa itu pun kian terlihat jelas kerusakannya.
Bahkan, dari pantauan udara jelas terlihat beberapa hektar pohon-pohon sawit yang baru ditanam. Tanaman hutan tak lagi mendominasi di kawasan konservasi tersebut.
“Pihak terkait harus bertindak, jangan tutup mata soal kerusakan kawasan konservasi ini. Jangan hanya omon-omon saja. Siapapun mafianya harus ditindak. Patut diduga ada ‘main mata’ dengan petugas terkait, APH harus segera turun ke lapangan, jangan nantinya menjadi penyebab bencana banjir jangka panjang,” tegas Aktivis Anti Korupsi asal Langkat Ariswan, Rabu (4/8).
Ironisnya, di kawasan tersebut terlihat beberapa plang yang didirikan Kementerian Kehutanan RI dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman. Namun, ketegasan penanda itu terkesan tak berlaku bagi para mafia
” Luar biasa kan, walaupun tertera dengN jelas terdapat larangan bagi siapapun untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bahkan, ada sanksi pidanya yang melakukan pelanggaran tersebut. Tapi tetap tidak di indahkan,” sesal Ariswan.
Padahal, Bagi yang melanggar larangan itu, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp5 miliar. Termasuk bagi siapapun yang terlibat dalam persoalan alih fungsi lahan di kawasan itu.
Hal ini berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Kepala Seksi (Kasi) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Stabat Bobby Nopandry berang. Ia menegaskan, perkebunan sawit di areal SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat adalah perbuatan ilegal.
Kekesalan juga di utarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Stabat Bobby Nopandry, menyusul informasi terkait alih fungsi lahan pada kawasan konservasi di wilayah kerjanya. Dimana, adanya temuan Kelompok Tani Hutan (KTH) Indah Bersama yang diduga tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Kemudian terkait upaya rehabilitasi kawasan konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Bobby menerangkan akan melakukannya secara bertahap.
“Open area kita lebih dari 2000 ha bg. Saya tangani bertahap, Tahun ini 398 ha. Yang sudah 352 ha. Sampai 2028 mudah2an bisa 1100 ha,” terangnya.
Penulis : Yuli
