Dialog Kemerdekaan 81 Tahun, Sutrisno Pangaribuan Sebut Rakyat Terjajah Namun Di Paksa Bahagia

- Jurnalis

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Aktivis dan Pengamat Politik Sutrisno Pangaribuan ST, menekankan bahwa saat ini yang dirasakan rakyat Indonesia terasa terjajah namun dipaksakan bahagia yang disampaikan langsung dalam mimbar Dialog Kemerdekaan 81 Tahun dimana dirinya merupakan salah satu sebagai nara sumber. Minggu (23/8/26).

Pernyataan Sutrisno Pangaribuan ini seketika mendapat tepukan dari para undangan yang hadir seakan menggambarkan perasaan yang sama dirasakan dengan kalimat ucapan tersebut.

Tidak hanya itu, Politisi yang pernah duduk sebagai Anggota DPRD Medan dari PDI-P ini  juga menyampaikan bahwa

“Saat ini negara-negara yang terus berkembang dan mengalami kemakmuran 80 % nya menganut faham Demokrasi Federal,” ungkapnya sambil mengingatkan bahwa Indonesia juga dulunya pernah menjadi negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca Juga :  2.001 Kepling di Medan Jadi Tumbal Target PBB, Upah Pungut Rp10,8 Miliar Ditahan Bapenda, SPPT Udah Disebar, Duitnya Mana Pak

Dialog Kemerdekaan ini diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) dengan Tema “Negara Merdeka, Rakyat Terjajah” di Kopi Kereta API Jl. Sena Medan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wib Sampai dengan selesai sekira pukul 17.00 WIB, Sabtu (22/8/26).

Selain menghadirkan Sutrisno Pangaribuan, ST sebagai Nara Sumber, LIPPSU juga menghadirkan Rafriandi Nasution dari Pengamat ekonomi dan Politik dan Dahsyat Tarigan, SH dari Dewan Etik Advokat Indonesia serta menggandeng Indra Buana Tanjung sebagai Moderator.

Baca Juga :  KAMAK Unjuk Rasa di Kejati Sumut, Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi MBG di Sumut

Direktur Eksekutif LIPPSU Datok Azhari A.M. Sinik menyatakan bahwa dialog ini digelar untuk membuka ruang kritik dan refleksi publik. Menurutnya, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara dan simbol, tetapi harus diwujudkan dalam pemerintahan yang transparan, hukum yang adil, pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat.

LIPPSU menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan generasi muda didorong aktif mengawasi kebijakan publik agar cita-cita kemerdekaan tidak hanya menjadi slogan setiap 17 Agustus. (*)

Penulis : Dt. Arifin

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wapres Gibran Kunker ke Tapteng, Sibolga dan Tapsel Tinjau Lokasi Pasca Bencana
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pelajar Jadi Generasi Unggul dan Anti Narkoba
Kota Mandiri Bekala Jadi Proyek Strategi Nasional, Dirut PND: Percepat Hunian Di Sumut
Kolaborasi Pemko dan Pemuda Berbicara: Wujudkan Tanjungbalai EMAS melalui Program P4GNPN
GM GRIB Jaya Madina Desak Kejari Periksa MJS Terkait Dugaan Korupsi Smart Village
Warga Tualang Perbaungan Sergai Keluhkan BPNT 2026 Diduga Tidak Tepat Sasaran, Lurah Berikan Penjelasan
TAMPERAK Desak Audit Data dan Jejak Digital 377 Desa Terkait Dana Desa
1.370 Anak Putus Sekolah di Madina, HMI Cabang Mandailing Natal Soroti Konsistensi Pemerintah
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 16:05 WIB

Wapres Gibran Kunker ke Tapteng, Sibolga dan Tapsel Tinjau Lokasi Pasca Bencana

Jumat, 4 September 2026 - 15:51 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pelajar Jadi Generasi Unggul dan Anti Narkoba

Jumat, 4 September 2026 - 06:04 WIB

Kota Mandiri Bekala Jadi Proyek Strategi Nasional, Dirut PND: Percepat Hunian Di Sumut

Jumat, 4 September 2026 - 05:52 WIB

Kolaborasi Pemko dan Pemuda Berbicara: Wujudkan Tanjungbalai EMAS melalui Program P4GNPN

Kamis, 3 September 2026 - 16:44 WIB

GM GRIB Jaya Madina Desak Kejari Periksa MJS Terkait Dugaan Korupsi Smart Village

Berita Terbaru