MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Sepinya anggota DPRD Sumut yang hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan Gubernur Sumatera Utara, Selasa (16/9) Kembali menjadi sorotan publik dan catatan buruk kinerja para wakil rakyat yang saat ini tengah di sorot dengan tunjangan yang fantastik. seolah tidak perduli dengan keadaan dan desakan rakyat atas perubahan bagi kinerja para anggota dewan.
“Buat anggota DPRD Sumut yang hari ini tidak hadir pada sidang paripurna sebaiknya mengundurkan diri saja dari Anggota DPRD Sumut, karena fasilitas yang sudah di berikan oleh negara sangat fantastis jadi jika tidak bisa mengikuti aturan yg sudah ditetapkan oleh negara lebih baik mundur , ” tegas Ariswan, Koordinator Aliansi Peduli Penegakan Hukum (APPH) pada SUARASUMUTONLINE. Id Selasa (17/9) di Medan.
Lebih lanjut, Ariswan menegaskan agar seluruh pimpinan tertinggi partai politik yang kadernya Duduk di DPRD Sumut yang hari ini tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Sumut segera memanggil dan memberi sangsi kepada para kader nya.
” Saya meminta kepada seluruh pimpinan tertinggi partai politik yang kadernya Duduk di DPRD Sumut yang hari ini tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Sumut agar memberi sangsi tegas pada kader-kader nya. Partai Politik dan wakil rakyat kita minta agar segera berbenah dan bekerja lah sesuai tugas dan fungsinya yang sudah di amanahkan undang-undang, ” katanya.
Ia juga meminta, agar Fasilitas mewah untuk anggota DPRD Sumut segera di evaluasi, seperti tunjangan rumah dinas yang sangat fantastis dan yang lainya. Karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam bekerja para anggota dewan.
” Hari ini rakyat hidup dalam keterbatasan ekonomi jadi janganlah wakil rakyat seakan-akan mewakili rakyat hidup mewah tetapi bekerjalah untuk rakyat agar kedepan perekonomian rakyat membaik. Buat anggota DPRD Sumut yang hari ini tidak hadir pada sidang paripurna sebaiknya mengundurkan diri saja dari Anggota DPRD Sumut karena fasilitas yang sudah di berikan oleh negara sangat fantastis jadi jika anda tidak bisa mengikuti aturan yg sudah ditetapkan oleh negara lebih baik mundur, ” tutur Ariswan.
Diketahui sebelumnya, pada sidang paripurna DPRD Sumut bersama Gubernur Sumatera Utara yang digelar pada Selasa (16/9). Dihadiri hanya oleh segelintir anggota Dewan dari 90 orang anggota DPRD yang hadir hanya 30 orang.
Sementar itu, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Lutfi yang di konfirmasi terkait jumlah kehadiran anggota DPRD Sumut yang tidak mencapai separuh dari jumlah anggota DPRD dan apakah telah disampaikan undangan atau pemberitahuan kepada masing-masing anggota dewan baik secara pribadi atau pun ke komisi/fraksi masing-masing. Sama sekali tidak membalas pesan yang di kirim melalui whatsapp, Selasa (17/9) pukul 14.31 WIB meskipun pesan tersebut tersampaikan dan dibaca. Yoelie
Fasilitas mewah untuk anggota DPRD Sumut segera di evaluasi seperti tunjangan rumah dinas yang sangat fantastis dan yang lainya
Hari ini rakyat hidup dalam keterbatasan ekonomi jadi jangan wakil rakyat seakan-akan mewakili rakyat hidup mewah tetapi bekerjalah untuk rakyat agar kedepan perekonomian rakyat membaik.
Penulis : Youlie
