Koordinator APPH Ariswan, Apresiasi Kejaksaan Tahan Dua Kepala Sekolah di Medan, Diduga korupsi Dana Bos

- Jurnalis

Jumat, 12 September 2025 - 07:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID- Dalam langkah menuju peradaban yang lebih bermartabat, ketegasan dalam penegakan hukum menjadi pilar utama yang tak bisa ditawar. Ketika kepercayaan masyarakat mulai goyah akibat maraknya penyimpangan di sektor pendidikan, hadirnya tindakan hukum yang adil dan transparan menjadi oase keadilan yang ditunggu-tunggu.

Koordinator Aliansi Peduli Penegakan Hukum (APPH), Ariswan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Belawan atas keberanian dan ketegasan dalam menahan dua orang kepala sekolah di Kota Medan yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai lebih dari Rp 1,5 miliar.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dunia pendidikan dari tangan-tangan rakus yang tak memiliki nurani.

“Sekolah seharusnya menjadi laboratorium peradaban. Tempat di mana karakter, etika, dan masa depan bangsa ditempah. Bukan malah menjadi ladang penyimpangan dan korupsi yang mencoreng nilai-nilai dasar pendidikan,” tegas Ariswan, Jumat (12/9).

Baca Juga :  BPK Temukan Belanja BOSP 29 Sekolah Disdik Sumut Senilai Rp1.728.903.019,17 Tidak Sesuai Ketentuan

Kasus ini mencuat setelah Kepala SMAN 16 Medan, RA, ditahan karena diduga merugikan negara sebesar Rp 826 juta dari total dana BOS senilai lebih dari Rp 3 miliar selama dua tahun anggaran terakhir. Tak lama berselang, Kejaksaan juga menetapkan RN, mantan Kepala SMAN 19 Medan, sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 772 juta. Modus yang digunakan disebut-sebut melibatkan laporan pertanggungjawaban fiktif dan manipulasi data administrasi.

Lebih lanjut, Ariswan mempertanyakan bagaimana nasib generasi penerus bangsa jika dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kualitas pendidikan justru dimanfaatkan untuk memperkaya segelintir oknum.

“Dana BOS bukanlah milik pribadi. Itu amanah negara untuk membiayai masa depan anak-anak kita. Ketika dana itu dikorupsi, maka yang dilukai bukan hanya hukum, tapi juga harapan jutaan anak bangsa. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan Indonesia,” ujar Ariswan.

Baca Juga :  Bayar Rp119,8 Miliar dan US$2,9 Juta, Adlin Lis Segera Bebas Bersyarat

Aliansi APPH menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Ariswan juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah agar tidak lagi menjadi celah korupsi berjamaah.

“Jangan menjadi manusia rakus yang membunuh cita-cita anak-anak kita hanya demi kepentingan sesaat. Dunia pendidikan harus dibersihkan dari para perampok berkedok pendidik. Kami mengapresiasi langkah kejaksaan, namun kami juga mendesak agar kasus ini tidak berhenti di dua orang saja. Usut hingga ke akar,” pungkasnya.

Penegakan hukum yang tegas dan berani terhadap pelaku korupsi dana pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang bermoral, berdaya saing, dan berkeadilan. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kemurnian dunia pendidikan dari kerakusan yang menggerogoti jantung negeri ini.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sidang Tipikor Samosir: Saksi Tegaskan Dana Bantuan Bencana Rp5 Juta Langsung ke Rekening Warga
PN Medan Gelar Sidang Korupsi Belanja BBM Subsidi Rp 863 Juta DLH Tebing Tinggi
Kadis Kominfo Tebing Tinggi Hadir sebagai Saksi Sidang Kasus OTT di PN Medan
Eks Kades di Tapteng Divonis 5,5 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 2 Miliar Kasus Korupsi Dana Desa
Diduga Dijemput Paksa & Ditahan 28 Hari Tanpa Surat, Erika Lapor Oknum Polisi ke Polda Sumut
BKD DPRD Medan Tunggu Proses Hukum Anggota Dewan yang Diduga Keroyok Tetangga
Kuasa Hukum Desak Kejaksaan Tetapkan Bahrun Walidin Tersangka Kasus Smartboard Tebing Tinggi-Langkat
Eks Pejabat Dinas PUTR Batu Bara Divonis 6 Tahun di Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar
Berita ini 349 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 19:55 WIB

Sidang Tipikor Samosir: Saksi Tegaskan Dana Bantuan Bencana Rp5 Juta Langsung ke Rekening Warga

Kamis, 23 Juli 2026 - 06:40 WIB

PN Medan Gelar Sidang Korupsi Belanja BBM Subsidi Rp 863 Juta DLH Tebing Tinggi

Selasa, 21 Juli 2026 - 18:47 WIB

Kadis Kominfo Tebing Tinggi Hadir sebagai Saksi Sidang Kasus OTT di PN Medan

Senin, 20 Juli 2026 - 18:45 WIB

Eks Kades di Tapteng Divonis 5,5 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 2 Miliar Kasus Korupsi Dana Desa

Senin, 20 Juli 2026 - 15:09 WIB

Diduga Dijemput Paksa & Ditahan 28 Hari Tanpa Surat, Erika Lapor Oknum Polisi ke Polda Sumut

Berita Terbaru