JAKARTA,SUARASUMUTONLINE.ID – Puluhan massa Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) kembali menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta beberapa lembaga negara lainnya di Jakarta, Kamis (25/9) siang.
Massa mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil alih penanganan dugaan kasus korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat tahun 2023 yang dinilai mandek di Polda Sumut.
Dalam orasinya, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Syah Afandin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ondien, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, namun hingga kini belum tersentuh hukum. Padahal, sejumlah pejabat terkait kasus tersebut sudah diperiksa bahkan ada yang sudah menjalani hukuman.
“Kami mendesak KPK, Kejagung, dan Mabes Polri segera memeriksa dugaan keterlibatan Syah Afandin dalam kasus seleksi PPPK dan berbagai proyek serta pengadaan yang bersumber dari APBD Langkat tahun 2023–2025. Aparat jangan takut dan jangan lamban menelusuri kasus ini,” tegas Azmi Hadli, Koordinator Nasional KAMAK sekaligus Ketua Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), dalam aksinya di depan Gedung KPK RI.
Azmi juga menilai publik menduga adanya pola sistematis dalam pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Langkat. Oleh karena ny, Ia meminta Kejaksaan Negeri Langkat tidak berhenti hanya menjerat Kepala Dinas saja, melainkan berani mengungkap keterlibatan lingkaran dekat Bupati Langkat.
Selain mendesak penegak hukum, KAMAK mendesak Ketua Umum DPP PAN yang menaungin Syah Afandin agar mengevaluasi posisi Syah Afandin sebagai Ketua DPD PAN Langkat, lantaran diduga turut bermain dalam perekrutan calon pendamping desa di Sumatera Utara.
“Hingga hari ini, Syah Afandin belum tersentuh hukum meskipun kasus PPPK sudah lama bergulir. Malah kini ia sudah dilantik menjadi Bupati Langkat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan penegakan hukum,” tutup Azmi.
Penulis : Youlie
