MANDAILING NATAL, SSOL.ID – Pernyataan Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution yang berulang kali “curhat” ke tengah publik menyoroti rendahnya kemampuan fiskal daerah dan dampak kebijakan efisiensi anggaran mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Pajarur Rohman Nasution menyebutkan seorang kepala daerah memang perlu menyampaikan kondisi riil daerah kepada publik. Namun, apabila narasi yang lebih dominan adalah keluhan mengenai keterbatasan anggaran, hal itu justru berpotensi menimbulkan sentimen negatif di tengah masyarakat terhadap kapasitas dan ketangguhan kepemimpinan seorang bupati.
“Kami memahami bahwa kondisi fiskal daerah sedang tidak mudah. Kebijakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan nasional yang dirasakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, bukan hanya Mandailing Natal. Karena itu, tantangan tersebut seharusnya dijawab dengan inovasi pembangunan, peningkatan PAD, strategi dan terobosan, bukan dengan narasi “curhat” yang terus berkeluh kesah di tengah masyarakat. Hal ini signal dari “kecengengan politik” dan rasa frustasi mendalam serta lemahnya rasa PeDe (Percaya Diri) seorang pemimpin” ujar Ketua Umum AMP2K Pajarur Rohman dalam keterangan pers di Panyabungan (9/7).
Ia menilai masyarakat makin jenuh dan tidak membutuhkan “curhat” pemimpin yang lebih sering menjelaskan hambatan daripada menawarkan solusi. Dalam situasi sulit rakyat, yang diharapkan adalah keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta langkah-langkah konkret untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan biarpun anggaran terbatas.
“Bupati dipilih dan digaji oleh rakyat untuk mencari solusi, bukan untuk mengeluhkan keadaan kepada masyarakat. Keseharian seorang Kepala Daerah dalam 24 jam melekat dengan semua fasilitas yang digaji oleh rakyat. Mulai dari baju dinas, rumah dinas, kenderaan dinas dan seluruh operasional semuanya dibiayai oleh rakyat. Leader seorang Bupati adalah “problem solver”. bukan malah terlihat “cengeng” dan berkeluh kesah, malah ikut pula latah mempertanyakan solusi kepada rakyat” tambah Pajar yang aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini.
Pajarur Rohman menambahkan bahwa apabila setiap kesempatan bertemu masyarakat diisi dengan keluhan mengenai kondisi keuangan daerah, pasti memicu asumsi liar dan sederet pertanyaan publik tentang kapasitas seorang pemimpin.
“Kalau seorang bupati lebih sering mencurahkan kesulitan kepada rakyat, lalu rakyat harus mengadu kepada siapa ketika mereka menghadapi persoalan hidupnya? Bukankah pemerintah hadir untuk mendengar dan menyelesaikan keluhan masyarakat, bukan sebaliknya?” tanya Pajar yang alumnus Pasca Sarjana UIN Suska- Riau ini.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan rasa optimisme masyarakat. Justru pada kondisi seperti inilah kualitas kepemimpinan diuji, yaitu melalui kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan pendapatan daerah, menarik investasi, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Pajarur Rohman menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah daerah, melainkan sebagai pengingat bahwa harapan masyarakat terhadap pemimpin yang mereka pilih masih sangat besar.
“Jika merasa tidak sanggup menjawab tantangan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Jika merasa sudah tak sanggup lagi memimpin Madina, maka langkah paling elegan dan terhormat silahkan Saifullah Nasution untuk mundur dan meletakkan jabatan selaku Bupati.” tambah Pajar.
Pihaknya menyayangkan sikap Bupati yang terkesan terlihat lemah dalam segi kepemimpinan,tentu berpotensi tingginya kekhawatiran akut, pesimisme dan hilangnya kepercayaan (lost of trus) ditengah publik yang mempertanyakan komitmen dan kesiapan kepemimpinan. Namun dia berharap agar Bupati lebih sadar dan memilih membuktikan kemampuannya melalui kerja nyata, bukan dengan terus mengulang narasi tentang kesulitan fiskal.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif demi mendorong lahirnya pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.
“Rakyat memilih pemimpin untuk menghadirkan solusi. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa besar tantangan yang diceritakan, tetapi dari seberapa besar persoalan yang mampu diselesaikan” tutupnya.
Penulis : Yuli
