DPR Minta Audit Sistim Interkoneksi, Komnas HAM Sorot Hak Konsumen

- Jurnalis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SUARASUMUTONLINE.ID– Buntut blackout Sumatera yang melumpuhkan 10 provinsi, Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM dan PLN melakukan audit menyeluruh terhadap sistem interkoneksi Sumatera.

“Kami tidak mau kejadian 22 Mei terulang. Audit harus terbuka, termasuk soal kesiapan cadangan dan jalur alternatif transmisi,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Sabtu 23 Mei 2026.

DPR juga meminta PLN mempublikasikan peta titik rawan gangguan dan rencana mitigasi jangka pendek. Hasil audit ditargetkan masuk ke rapat kerja dengan DPR akhir Mei.

Komnas HAM: Pemadaman Melanggar Hak Dasar
Komnas HAM menyebut pemadaman massal lebih dari 12 jam berpotensi melanggar hak atas layanan dasar warga.

Baca Juga :  Roy Suryo & DR. Tifa Tak Ditahan, Janji Tidak Kabur

“Rumah sakit, air bersih, komunikasi itu kebutuhan dasar. Negara wajib memastikan kontinuitasnya. Kalau gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujar Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.

Komnas HAM mendorong PLN dan pemerintah menyiapkan standar kompensasi untuk pelanggan terdampak, terutama UMKM dan fasilitas kesehatan kecil yang tidak memiliki genset.

Pemerintah Daerah Ambil Langkah Darurat
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution menginstruksikan BPBD dan Dinas ESDM mendata kerugian warga dan UMKM. Pemkab Langkat sudah membuka posko pengaduan dan meminta PLN memprioritaskan penyalaan di area pasar dan puskesmas.

Sementara di Jambi, lokasi gangguan transmisi, tim investigasi gabungan PLN dan Kementerian ESDM masih melakukan asesmen kerusakan. Fokusnya memastikan jalur 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai benar-benar aman sebelum dibebani penuh.

Baca Juga :  Kasasi Ditolak, Razman Arif Nasution Dieksekusi ke Lapas Cipinang Jalani 1,5 Tahun Penjara

PLN Janji Perbaikan Sistem
PLN menyatakan akan mempercepat proyek Sumatera Ring dan menambah gardu induk mobile di wilayah rawan. Namun, pejabat PLN mengakui penambahan jalur transmisi baru butuh waktu 2-3 tahun.

“Sementara ini kami maksimalkan pemeliharaan preventif dan pemangkasan pohon di jalur SUTET,” kata juru bicara PLN Sumut.

Masyarakat kini menunggu apakah janji percepatan itu cukup untuk mencegah blackout berikutnya, atau Sumatera akan kembali gelap saat badai berikutnya datang.

 

Penulis : B. Nasution

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sudaryono Dilantik Jadi Kepala BGN Rabu Sore Gantikan  Nanik S Deyang
Prabowo Tunjuk Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampidsus
Kepala BGN Nanik S Deyang Ajukan Mundur karena Alasan Kesehatan
Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan Usai Ucapkan “Lu Punya Otak Gak Sih”
Ijeck Desak DJKA Percepat Pembangunan Jalur Kereta Api Medan-Aceh
Jampidsus Bantah Keterlibatan dalam Kasus di Cipete dan Sentul
Diduga OTT Bupati Kuansing-Langkat Bocor, KPK Lakukan Evaluasi
Haji Suratman Antar Langsung Petisi Rakyat Sumut Untuk Presiden Prabowo ke BGN RI
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 14:34 WIB

Sudaryono Dilantik Jadi Kepala BGN Rabu Sore Gantikan  Nanik S Deyang

Rabu, 22 Juli 2026 - 14:27 WIB

Prabowo Tunjuk Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:25 WIB

Kepala BGN Nanik S Deyang Ajukan Mundur karena Alasan Kesehatan

Senin, 20 Juli 2026 - 18:55 WIB

Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan Usai Ucapkan “Lu Punya Otak Gak Sih”

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:44 WIB

Ijeck Desak DJKA Percepat Pembangunan Jalur Kereta Api Medan-Aceh

Berita Terbaru