TOBA, SUARASUMUTONLINE.ID – Puluhan warga dari Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas Lingkungan Hidup (Lindup) Kabupaten Toba untuk mendesak pemerintah melegalkan tambang batu di tepi Danau Toba.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa aktivitas penambangan yang mereka lakukan dinilai sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo terkait legalisasi tambang rakyat melalui pembentukan koperasi, Senin (11/5).
“Untuk itu, kami sudah membentuk koperasi para penambang batu yang bernama Koperasi Produsen Pekerja Profesional Nusantara (KPPPN),” ujar salah seorang orator bermarga Siregar.
Warga juga menyampaikan agar mereka tidak dijadikan “pengemis di tanah sendiri” dan meminta pemerintah mematuhi amanat undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selain itu, warga juga menyinggung Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Mereka turut mengaitkan tuntutan tersebut dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, serta pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI terkait legalisasi tambang rakyat yang membentuk koperasi.
“Kalau perintah presiden saja diabaikan oleh para pemimpin di Kabupaten Toba, bagaimana kami bisa mempercayai kebijakan yang dibuat,” ujar salah seorang warga.
Warga lainnya mengatakan bahwa aktivitas menambang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Di mana kemerdekaan kami? Kami menambang hanya untuk makan, tetapi kami ditakut-takuti. Kami ingin tetap bekerja agar anak kami bisa terus sekolah dan hidup lebih baik,” tutur warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba menyambut masyarakat yang melakukan aksi dan mengajak perwakilan warga berdialog di ruang pertemuan dinas.
Penulis : Yuli
