Sidang PHI PT Tor Ganda: Eks Karyawan Klaim Pesangon Rp50 Juta Dipotong Sepihak

- Jurnalis

Kamis, 14 Mei 2026 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Sidang gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) antara puluhan eks karyawan PT Tor Ganda selaku penggugat melawan PT Tor Ganda sebagai tergugat dengan nomor register perkara 106 dan 134/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Kuasa hukum penggugat, Dermanto Turnip, mengatakan terdapat pesangon eks karyawan PT Tor Ganda sejumlah Rp50 juta dipotong sepihak oleh perusahaan. Bahkan, kata Dermanto, ada juga yang sama sekali tidak menerima pesangon.

“Di persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat terungkap bahwa pesangon karyawan PT Tor Ganda dibayar secara transfer tidak sampai Rp50 juta, ada pemotongan setidaknya sebesar Rp3 juta, bahkan ada yang nol,” ujarnya, Rabu (13/5)

Dermanto mengatakan, para eks karyawan seharusnya menerima pesangon sesuai perjanjian bersama, tetapi justru mendapati uang yang jauh di bawah angka perjanjian.

Baca Juga :  FPM Madina Laporkan eks kadis PUPR Madina, eks Bupati dan Wakil Bupati Madina ke KPK

“Dalam perjanjian bersama tertulis nominal pesangon sebesar Rp50 juta per orang, tapi kenyataannya uang yang diterima para eks karyawan dipotong Rp3 juta. Transfer ini dilakukan atas nama PT Tor Ganda atau pribadi? Soalnya rekening perusahaan saat ini masih diblokir oleh pengadilan. Ketika hal ini kami tanyakan kepada saksi, mereka mengaku tidak tahu. Seharusnya secara aturan, tentunya rekening yang digunakan atas nama perusahaan,” kata Dermanto.

Pihaknya juga menyoroti keabsahan penekenan perjanjian bersama. Dermanto menilai ada kejanggalan dalam penekenan perjanjian tersebut. Kata dia, saksi dari pihak perusahaan mengatakan bahwa pejabat yang tercantum di dalam dokumen perjanjian, yakni Irma Wati Siagian tidak berada di lokasi saat penekenan dilakukan karena saat itu tengah berada di Medan.

“Dokumen itu ditandatangani asisten kepala atas nama Panjaitan dan Mangara Purba. Persoalan lain yang mengemuka soal surat pengunduran diri para karyawan. Kami mempertanyakan apakah surat itu memang ditulis sendiri oleh klien kami atau justru dituliskan pihak lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Smartboard Rp49,9 Miliar Disdik Langkat Memasuki Babak Baru Kejari Langkat Akan Panggil Faisal Hasrimi Jika di Temukan Relevansi Hasil Penyidikan

Namun, lanjut dia, saksi perusahaan dari bagian personalia mengaku tidak tahu. Saksi tersebut, kata Dermanto, juga tidak bisa memastikan berapa dari kliennya yang dapat membaca, menulis, dan memahami bahasa Indonesia dengan baik.

“Empat saksi yang dihadirkan oleh tergugat banyak menjawab tidak tahu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Saksinya banyak bilang tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Kini harapan eks karyawan diserahkan kepada majelis hakim Yang Mulia dipimpin Bu Zufida Hanum. Besar harapan klien kami, hakim mengabulkan gugatan mereka atas hak-hak yang sudah sewajarnya diberi PT Tor Ganda,” tuturnya.

 

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Berkas Perkara OTT Diskominfo Tebingtinggi P-21
Kejatisu Didesak Periksa Wesly Silalahi Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Eks Rumah Singgah
Kepala Dusun di Langkat, Didakwa Korupsi Ganti Rugi Tanah Kuburan
Keaslian Tanda Tangan Mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi di Undangan Bimtek Smartboard Diragukan
Sidang Putusan Korupsi DJKA Wilayah Medan Ditunda
Mantan Kadisdik Langkat: Faisal Hasrimy 26 Kali Disebut di Dakwaan, Seharusnya Bertanggung Jawab
Mantan Kades di Tapteng Mengaku Korupsi Dana Desa Rp 2,9 M Atas Permintaan Kadis
Di Dakwa Korupsi Smartboard Rp 29,5 M, Eksepsi Eks Kadisdik Langkat ditolak
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:43 WIB

Kejatisu Didesak Periksa Wesly Silalahi Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Eks Rumah Singgah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:35 WIB

Kepala Dusun di Langkat, Didakwa Korupsi Ganti Rugi Tanah Kuburan

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:27 WIB

Keaslian Tanda Tangan Mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi di Undangan Bimtek Smartboard Diragukan

Senin, 8 Juni 2026 - 14:47 WIB

Sidang Putusan Korupsi DJKA Wilayah Medan Ditunda

Minggu, 7 Juni 2026 - 15:49 WIB

Mantan Kadisdik Langkat: Faisal Hasrimy 26 Kali Disebut di Dakwaan, Seharusnya Bertanggung Jawab

Berita Terbaru

Berita

Per Juli 2026, 1,7 Juta KK di Sumut Terima Bantuan Pangan

Senin, 15 Jun 2026 - 12:46 WIB