MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatra Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, menyebutkan kejadian anak SD bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan alarm keras bagi pemerintah Indonesia.
Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi individual. Tapi, cerminan kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang layak, aman, dan berkeadilan.
“Ini adalah alarm keras bagi negara. Ketika seorang anak memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membayar buku sekolah, itu berarti ada yang sangat salah dalam sistem pendidikan kita,” ujarnya , Jumat (6/2).
Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan penuh harapan bagi anak-anak, bukan justru menjadi sumber tekanan mental dan ketakutan.
Dilanjutkannya, negara wajib memastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan masa depan karena persoalan ekonomi.
Pasalnya, ia menilai masih banyak kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Padahal, konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
“Masalah biaya buku seharusnya tidak lagi menjadi beban bagi anak dan orang tua. Negara harus memastikan semua kebutuhan dasar pendidikan benar-benar gratis dan mudah diakses,” ucap anggota Komisi B DPRD Sumut itu.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan pendidikan, termasuk praktik-praktik pungutan yang masih kerap terjadi di satuan pendidikan.
Ia juga meminta agar pengawasan diperketat sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kita tidak ingin tragedi seperti ini kembali terjadi. Anak-anak Indonesia harus tumbuh dengan harapan, bukan dengan rasa takut dan putus asa,” katanya.
Ia turut mengingatkan, pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak di lingkungan sekolah. Ia menilai, tekanan ekonomi, ditambah minimnya pendampingan psikologis, dapat berdampak fatal bagi kondisi kejiwaan anak.
“Sekolah dan pemerintah harus lebih peka. Jangan tunggu jatuh korban baru bertindak,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh memperhatikan dunia pendidikan dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
“Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal kemanusiaan dan masa depan bangsa,” ucapnya.
Penulis : Yuli
