SIMALUNGUN. SUARASUMUTONLINE.ID– Koordinasi pendidikan di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, dinilai bermasalah. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Hatonduhan, Rosdiana Sitompul /S.Pd, diduga tidak berada di tempat saat jam kerja dan enggan dikonfirmasi wartawan.
Tim Suarasumutonline.id mendatangi Kantor Korwil Pendidikan Hatonduhan pada Senin, 25 Mei 2026. Kantor terpantau kosong. Saat dihubungi melalui telepon, Rosdiana menjawab singkat: “Saya sedang pesta.”
Padahal saat itu sekolah-sekolah dasar di Hatonduhan sedang melaksanakan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 untuk kelas I-VI, termasuk persiapan kelulusan.
“Saat hendak dikonfirmasi soal pembinaan SDN dan kesiapan ujian, yang bersangkutan tidak mau tahu dan enggan menjawab,” kata Nurleli Batubara SH, Tim Suarasumutonline.id yang turun langsung ke lapangan.
Pengawas Sekolah Kosong, Bupati Diminta Bertindak
Masalah tidak berhenti di Hatonduhan. Tim juga menemukan kekosongan petugas pengawas untuk jenjang SD dan SMP di kecamatan tersebut. Kondisi serupa diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Simalungun.
Banyak pengawas sekolah yang sudah pensiun, tapi belum ada pengganti. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan belajar mengajar, absensi guru, dan penggunaan dana BOS tidak berjalan optimal.
“Kami meminta Bupati Simalungun Dr. Anton Saragih dan Inspektorat Kabupaten Simalungun lebih aktif mengawasi jajaran pendidikan di kecamatan. Penempatan pengawas sekolah harus segera diisi dengan orang yang profesional,” ujar Nurleli.
Temuan di SDN 091666 Naga Bayu
Kekosongan pengawasan berdampak langsung ke sekolah. Di SDN 091666 Naga Bayu, Kecamatan Bandar Huluan, tim menemukan hanya tiga guru yang hadir saat jam belajar.
Guru yang ada justru terlihat mengumpulkan sisa makanan program makan bergizi gratis yang tidak habis dimakan siswa. Sementara itu, beberapa kelas dibiarkan tanpa guru. Suasana kelas ribut karena tidak ada pengawas.
Kepala Sekolah Mutiara Sihombing S.Pd juga tidak berada di tempat saat inspeksi dilakukan.
Desakan Evaluasi Guru Sertifikasi
Tim Suarasumutonline.id mendesak Inspektorat Simalungun mengevaluasi kinerja guru, terutama penerima tunjangan sertifikasi.
“Jika tidak sesuai fakta di lapangan, predikat guru profesional harus dicopot. Jangan sampai tunjangan dibayar tapi kinerja tidak ada,” tegas Nurleli.
Warga berharap Bupati Anton Saragih segera mengevaluasi penempatan Kepala Korwil Pendidikan Hatonduhan dan mengisi kekosongan pengawas sekolah di seluruh kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, Rosdiana Sitompul belum memberikan keterangan lanjutan.
