Terkait OTT Topan Ginting cs Acil Lubis : ” Publik Jangan Cepat-cepat ‘Vonis ‘ Bobby Terlibat

- Jurnalis

Jumat, 4 Juli 2025 - 20:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Praktisi Hukum Acil Lubis meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk lebih mempertimbangkan aspek praduga tak bersalah terkait OTT Kadis PUPR Provinsi Sumatra utara Topan Ginting cs dengan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, hanya karena dia atasannya dan digadang-gadang orang dekat Gubernur.

“Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, bukan merupakan sebuah rasa sehingga dapat dikait-kaitkan dengan mudah keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution tanpa dasar hukum yang jelas. Kita harus mengedepankan dugaan tak bersalah pada kasus ini, ” Ungkap Praktisi Hukum Acil Lubis, Jumat (4/7) di Medan

Derasnya arus asumsi dan opini yang di ciptakan di ruang publik dan masyarakat atas dugaan keterlibatan Bobby Afif Nasution dalam mainan Topan Ginting dianggap Acil terlalu dipaksakan.

Pada akhirnya tergambar seperti serangan terencana oleh para pemangku kepentingan untuk menghabisi eks Wali Kota Medan tersebut melalui penggiringan opini publik.

Baca Juga :  KAMAK Demo di KPK RI dan Mabes Polri, " Periksa Bupati Langkat Kasus Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Langkat 2023"

“Di sebuah sistem pemerintahan, Bobby Afif Nasution merupakan struktur tertinggi yang dibantu oleh para perangkat daerah dengan tanggungjawab dan model kerja khusus sesuai bidang mereka, salah satunya Kadis PUPR. Sehingga, urusan internal di dinas seperti penentuan pemenang tender, nilai paket proyek hingga soal setoran ke dalam, terlalu jauh untuk disentuh oleh Bobby Afif Nasution. Namun, ia dapat mengintervensi OPD khususnya Dinas PUPR jika permintaan pengaspalan jalan oleh masyarakat belum terealisasi, atau publik butuh pembuatan jembatan. Selebihnya, Dinas PUPR lah yang bekerja, ” Tegas Acil.

Masih kata Acil, namanya OTT hal ini bukan berdasarkan perasaan kita,karena memang produk hukum. Jadi karena diketahui Topan Ginting adalah orang dekat Bobby Afif Nasution bukan berarti setiap orang bisa menghakimi Bobby terlibat.

“Tidak bisa demikian. Jika ada pihak pemangku kepentingan yang tidak suka dengan Bobby karena merasa hajatnya belum dipenuhi maka cara-cara penggiringan opini negatif tidak berdasar ini malah akan balik menjadi boomerang di kemudian hari dan semakin menguatkan Bobby apabila dia tidak bukti terlibat,” tegas Acil Lubis.

Baca Juga :  Polres Toba Pecat Briptu AT yang Terlibat Kasus Narkoba

Lanjut Acil Lubis, KPK sebenarnya memiliki rumus sendiri dalam bekerja dan menentukan tersangka, saksi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara korupsi. Jika memang Bobby Afif Nasution terlibat, tentu saja akan mudah bagi lembaga anti rasuah ini untuk menjerat sang menantu mantan Presiden RI Joko Widodo ini.

Sehingga dalam kasus OTT yang melibatkan eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Acil Lubis mengingatkan masyarakat untuk lebih memahami perkara sehingga tidak terjebak dalam agenda settingan pihak-pihak yang membenci Bobby Afif Nasution.

” Kita beriman ruang dan waktu se luas-luasnya kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Dan jika memang ada yang terbukti atau tidak terbukti, kita minta KPK agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ” Tutup Acil. Yoelie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ratusan Hektar Kawasan Konservasi Langkat Timur Jadi Ladang Sawit, APH diminta Turun
Kadinkes Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar di PN Medan
Eks Kadisdik Langkat di Sidang: Saya Diancam Pj Bupati Faisal Agar Loloskan Proyek Smartboard
Plt Rangkap Jabatan! Walkot Tebingtinggi di Sidang OTT Kominfo: Keponakan Saya Memang Kapabel
Putusan MA atas Akuang Harus Menjadi Pintu Masuk Mengusut Dugaan Kasus Hutan Lindung di Pesisir Tanjung Pura Langkat
MA Perkuat Vonis PN Medan, Akuang Tetap di Vonis 10 Tahun Penjara, Denda Rp 856,8 Miliar
Propam Poldasu Proses Kode Etik Bripka YML Tersangka Korupsi Bansos Labusel Rp1,9 Miliar
Usai 2 Terdakwa Divonis, KPK Gelar Perkara untuk Kembangkan Kasus Korupsi Proyek Rel DJKA Medan
Berita ini 258 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:30 WIB

Ratusan Hektar Kawasan Konservasi Langkat Timur Jadi Ladang Sawit, APH diminta Turun

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:28 WIB

Kadinkes Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar di PN Medan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Eks Kadisdik Langkat di Sidang: Saya Diancam Pj Bupati Faisal Agar Loloskan Proyek Smartboard

Rabu, 5 Agustus 2026 - 06:54 WIB

Plt Rangkap Jabatan! Walkot Tebingtinggi di Sidang OTT Kominfo: Keponakan Saya Memang Kapabel

Selasa, 4 Agustus 2026 - 08:45 WIB

Putusan MA atas Akuang Harus Menjadi Pintu Masuk Mengusut Dugaan Kasus Hutan Lindung di Pesisir Tanjung Pura Langkat

Berita Terbaru

Opini

IRAN & KOMITMEN UNTUK MENOPANG PERADABAN ISLAM

Rabu, 5 Agu 2026 - 15:52 WIB