MEDAN,SUARASUMUTONLINE ID— Puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) menggelar aksi Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) di depan Biro Rektorat USU, Senin (13/10) sore.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan krisis integritas, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, serta indikasi praktik korupsi yang dinilai mencoreng nama baik kampus. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan USU serta ulang pemilihan rektor yang dianggap tidak demokratis.
“Usut dan benahi USU agar menjadi kampus yang bebas dari intrik dan kepentingan politik. Lakukan audit keuangan dan ulang pemilihan rektor yang lebih jujur serta demokratis,” ujar Koordinator Aksi AMPK-GMM, Aldo, di sela aksi.
Aksi ini sempat mendapat intimidasi dari pihak keamanan kampus, bahkan Wakil Rektor I USU, Edy Ikhsan, turun langsung meminta massa membubarkan diri dengan alasan menjaga nama baik universitas. Meski sebagian mahasiswa terpaksa mundur, aksi tetap berlangsung sekitar 20 menit.
Soroti Dugaan Cacat Etika dan KKN dalam Pilrek
AMPK-GMM menilai proses penyaringan Senat Akademik USU pada 25 September 2025 cacat hukum dan etika akademik. Mereka mendesak Majelis Wali Amanat (MWA) dan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi RI mengambil alih proses pemilihan rektor.
Mahasiswa menolak hasil Pilrek yang disebut sarat pelanggaran, seperti pemotretan surat suara oleh anggota senat, dugaan intimidasi, serta indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemilihan MWA hingga Pilrek.
“Demokrasi kampus di USU telah mati secara terstruktur, sistematis, dan masif,” sebut AMPK-GMM dalam pernyataan sikapnya.
Selain Pilrek, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan keuangan kampus, termasuk hibah Rp41 miliar dari Pemprov Sumut yang dikaitkan dengan proyek UMKM Square USU. Mereka menilai pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya publik.
AMPK-GMM juga menuntut audit aset kebun sawit USU seluas 5.610 hektare di Mandailing Natal, yang dinilai tidak lagi dikelola untuk kepentingan pendidikan.
Menurut mahasiswa, audit keuangan dan aset perlu dilakukan untuk memastikan dana universitas digunakan sepenuhnya bagi peningkatan fasilitas, beasiswa, dan penurunan UKT mahasiswa.
Mahasiswa turut menyoroti dugaan keterlibatan Rektor USU, Prof. Muryanto Amin, dalam pembahasan anggaran Pemprov Sumut yang kini tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menuntut rektor memberikan klarifikasi terbuka kepada publik dan bersikap kooperatif terhadap penegak hukum.
“Jika tidak mampu menjelaskan secara jujur dan transparan, Rektor sebaiknya mundur secara terhormat,” ujar Aldo.
AMPK-GMM juga mendesak reformasi total tata kelola kampus melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan publik. Mereka meminta Itjen Kemendiktisaintek turun langsung melakukan investigasi independen atas dugaan pelanggaran selama masa kepemimpinan Rektor saat ini.
Kembalikan Marwah USU
Dalam pernyataan penutupnya, AMPK-GMM menegaskan bahwa setiap penyimpangan keuangan kampus merupakan bentuk “korupsi terhadap masa depan mahasiswa dan martabat ilmu pengetahuan.
Mereka mengimbau MWA, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar USU untuk tidak berdiam diri terhadap praktik yang dianggap merusak moral dan integritas akademik.
“USU harus dikembalikan sebagai universitas rakyat, tempat kebenaran dan ilmu pengetahuan dijunjung tinggi, bukan dijadikan alat kepentingan pribadi,” tutup pernyataan AMPK-GMM.
Penulis : Youlie
