MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID- Plt Camat Medan Polonia Rangga Kartika Sakti bersama 4 anak buahnya menjadi saksi perkara korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjerat eks Camat Medan Polonia Irfan Asardi Siregar bersama Khairul Anwar Lubis selaku eks Kepala Seksi Sarana dan Prasarana ( Kasi Sarpras) sekaligus menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Ita Ratna Dewi yang berstatus tenaga honorer.
Jaksa Penuntut Umum ( JPU)Julita Purba dan Fauzan Irgi Hasibuan menghadirkan 5 saksi itu dihadapan Majelis Hakim Tipikor Medan diketuai Sulhanuddin
Kelima saksi tersebut,
1. Suwandy
2. Rispe Masni Taruli Samosir
3. Rangga Kartika sakti
4. Novirani Riana
5. Kindy Kurniawan Berita Lokal
Kindi Kurniawan selaku Bendahara Camat mengakui faktur atau dokumen pemakaian BBM bagi para sopir tidak dilakukan verifikasi secara akurat
“Pemakaian BBM oleh sopir hanya ditulis diatas kertas tanpa diverifikasi dan ditukar dengan uang,” katanya
Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Julita Purba, Utami dan Fauzan Irgi Hasibuan dalam surat dakwaannya menyakini ketiga terdakwa terlibat penyimpangan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pengangkut sampah dan mobil patroli Tahun Anggaran 2024, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp332.208.360.
JPU menyebutkan terdakwa Irfan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional BBM tersebut.
Ia juga didakwa menerima uang yang telah dipotong dari pencairan dana BBM oleh terdakwa Ita Ratna Dewi, tidak menyalurkan anggaran secara tepat waktu, serta tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj).
Sementara itu, terdakwa Khairul Anwar Lubis berperan menyerahkan dana BBM kepada Ita Ratna Dewi untuk kebutuhan kendaraan dinas seperti truk kebersihan, mobil patroli, dan becak motor. Namun, distribusi dana kepada sopir dan mandor dilakukan tanpa tanda terima resmi.
Saat proses verifikasi, ditemukan sejumlah bukti pembelian BBM berupa bon manual tulisan tangan serta nota cetak untuk kendaraan yang bukan termasuk kendaraan dinas.
Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alternatifnya, mereka juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Penulis : Yuli
