Gelar Aksi di KPK, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) Desak Periksa Sejumlah Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SUARASUMUTONLINE.ID– Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (10/2). Dalam aksi tersebut, APPRI mendesak KPK untuk memeriksa Kepala Dinas , Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan terkait pengadaan atribut pakaian siswa SMP Kota Medan tahun anggaran 2024.

Koordinator Lapangan APPRI, Mances, dalam orasinya meminta KPK RI segera mengusut pengadaan atribut pakaian siswa SMP yang diduga bermasalah.

“Kami meminta KPK RI memeriksa pengadaan atribut pakaian siswa SMP Kota Medan tahun anggaran 2024 serta mengadili seadil-adilnya siapa pun yang terlibat dalam pengadaan tersebut,” ujar Mances.Referensi Geografis

Baca Juga :  Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan KPK Tak Banding, Vonis 5,5 Tahun Penjara Inkrah

Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Medan yang dinilai telah menghentikan penanganan perkara tersebut. Padahal, menurutnya, proyek pengadaan itu sebelumnya masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Secara normatif, temuan BPK tersebut sangat kuat dan patut diduga adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.

Mances menambahkan, pihaknya meminta KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk turun tangan mengambil alih penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan tersebut.

Baca Juga :  Hakim Bebaskan Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto Dalam Kasus Smart boart Tebing Tinggi 

“KPK RI dan Kejagung RI harus mengambil alih dugaan kasus korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Medan terkait pengadaan atribut pakaian siswa SMP tahun anggaran 2024,” ucapnya.

Selain itu, APPRI juga meminta Kejaksaan Agung RI mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Kota Medan yang diduga tidak serius menangani persoalan tersebut.

“Kami mendesak Kejagung mengevaluasi kinerja Kejari Kota Medan karena diduga menutup mata terhadap persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Kota Medan, padahal jelas ada dugaan kerugian negara,” pungkas Mances.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Adik Kandung Jadi Kontraktor, Mantan Wali Kota Sibolga Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp 22 Miliar
6000 Lebih Nomor Yang Disadap , Jokowi CS Tidak Ada Dalam Daftar
Polrestabes Medan Amankan 4 Pelaku Begal Bersenjata Tajam di Lau Dendang
MA Kabulkan PK Alwi Mujahit, Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Turun Jadi 8 Tahun Penjara
Kejatisu Eksekusi Lahan 105 Ha Hutan Mangrove yang Jadi Sawit di Langkat
Diduga Ilegal, Warga Minta Galian Batuan di Lau Seprang Dihentikan
Eks Kadinsos Samosir Divonis Satu Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Bantuan Banjir Rp516 Juta
Dua Terdakwa Perkara Pengrusakan Alat Berat Milik PT. Universal Gloves di Patumbak-Deli Serdang Divonis 1 Tahun Penjara
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 15:13 WIB

Adik Kandung Jadi Kontraktor, Mantan Wali Kota Sibolga Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp 22 Miliar

Sabtu, 7 November 2026 - 12:19 WIB

6000 Lebih Nomor Yang Disadap , Jokowi CS Tidak Ada Dalam Daftar

Sabtu, 7 November 2026 - 10:20 WIB

Polrestabes Medan Amankan 4 Pelaku Begal Bersenjata Tajam di Lau Dendang

Sabtu, 7 November 2026 - 10:10 WIB

MA Kabulkan PK Alwi Mujahit, Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Turun Jadi 8 Tahun Penjara

Sabtu, 7 November 2026 - 10:06 WIB

Kejatisu Eksekusi Lahan 105 Ha Hutan Mangrove yang Jadi Sawit di Langkat

Berita Terbaru