JAKARTA, SUARASUMUTONLINE.ID Pemerintah Indonesia tengah menghadapi dilema besar dalam menjaga keseimbangan fiskal pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat akan adanya opsi pemangkasan anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sejumlah proyek infrastruktur multiyears.
Langkah darurat ini disiapkan jika lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah terus berlanjut hingga mendorong defisit APBN melewati batas aman 3 persen.
Anggaran Rp335 Triliun Jadi Sorotan
Opsi pemangkasan ini mendapatkan perhatian serius dari parlemen. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Anis Byarwati, menilai langkah tersebut sangat rasional mengingat skala anggaran program MBG yang sangat besar, mencapai Rp335 triliun.
“Defisit APBN 2025 saja sudah menyentuh 2,96 persen, level tertinggi pascareformasi di luar masa pandemi. Oleh karena itu, memangkas anggaran MBG dan menunda infrastruktur adalah pilihan paling logis agar defisit tetap terkendali tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga BBM,” ujar Anis, Minggu (8/3/2026).
Sorotan Lembaga Internasional: Moody’s dan Fitch Ratings
Kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service turut menyoroti program MBG yang dinilai berisiko memperlebar defisit fiskal.
Hasil simulasi risiko (stress test) pemerintah menunjukkan bahwa jika harga minyak dunia menyentuh angka US$92 per barel, tekanan terhadap belanja negara akan meningkat signifikan. Fitch memperkirakan defisit APBN 2026 bisa melampaui target awal 2,69 persen menjadi 2,9 persen.
Menghindari Kenaikan Harga BBM dan Listrik
Pemerintah saat ini berupaya keras menghindari opsi menaikkan harga BBM, LPG, atau tarif listrik, karena diprediksi akan menghantam daya beli publik yang belum pulih sepenuhnya. Pemangkasan anggaran program-program besar dipandang sebagai langkah preventif yang lebih aman bagi ekonomi makro.
“Pemerintah harus menyeimbangkan antara janji kampanye dengan realitas fiskal. Menjaga APBN agar tidak jebol adalah prioritas untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional,” tambah Anis.
Penulis : Rahmat
