Oknum di  Polres Diduga Halangi Pengacara Ketemu Kliennya

- Jurnalis

Selasa, 21 April 2026 - 14:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALAS, SUARASUMUTOINE.ID – Kedatangan tim pengacara 3 orang tertuduh pencurian buah sawit di lahan kawasan, atau bisa disebut belum jelas status kepemilikan lahan ke Mapolres Padang Lawas, dalam hal menemui kliennya yang di tahan pihak Polres, Senin, siang hari (20/4).

Pangondian Nasution SH bersama Devi Heriani Siregar, SH keduanya bagian dari tim pengacara 3 orang tertuduh pencuri yang mendatangi Mapolres Padang Lawas mengaku, sempat terjadi kisruh di depan ruang tahanan Mapolres Padang Lawas dikarenakan pihak Polres Padang Lawas mempersulit untuk menemui tahan yang menjadi klien mereka.

Menurut Pangondian Nasution. SH, pihaknya sempat mendapatkan penghalangan dari pihak oknum Polres Padang Lawas dengan meminta untuk menunjukkan identitas dan surat kuasa dari kliennya yang membenarkan mereka sebagai pengacara ke 3 orang tertuduh pelaku pencurian buah Sawit, kesalnya.

” Kami menememui klien kami di ruang tahanan, sebagai kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan klien kami. Namun mendapatkan penghalangan dengan banyaknya alasan yang di sampaikan pihak Kanit Pidum Polres Padang Lawas. “Masak harus ada surat permohonan yang di tujukan ke Polres Padang Lawas, sejak kapan ada aturan seperti itu,”tanyanya.

Baca Juga :  Padang Lawas Darurat Narkoba

Jelas tertera Pasal 150 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) secara signifikan memperkuat hak advokat untuk mendampingi tersangka/terdakwa. Advokat berhak menghubungi, berkomunikasi, dan mendampingi tersangka sejak ditangkap/ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu.

Poinnya dari pasal ini menjelaskan, Pendampingan Real-Time : Advokat dapat menemui klien kapan saja tanpa batasan birokrasi, menjamin due process of law. KUHAP Baru yang berlaku pada 2 Januari 2026, dirancang untuk mencegah pelanggaran hak asasi dalam proses peradilan pidana. Sementara apa yang dilakukan pihak Polres Padang Lawas sudah melanggar aturan, tegas Pangondian.

Kasus tuduhan pencurian Kelapa Sawit di Kawasan saat ini dalam proses sidang Prapid di Pengadilan Negeri Sibuhuan, di karenakan adanya dugaan keganjilan permasalah tuduhan pencurian Kelapa Sawit yang ditangani Reskrim Polres Padang Lawas.
Menyikapi hal ini, Mardan Hanafi Hasibuan, Direktur Kantor Hukum Bintang Keadilan Mardan Hanafi Hasibuan SH. MH sebagai ketua tim pengacara 3 orang tertuduh pencuri, menyampaikan kepada media, pada hari yang sama, Sangat menyayangkan atas tindakan petugas tahanan yang menghalang-halangi timnya untuk bertemu kliennya, dan akan menyampaikan ini kepada Pihak Propam Polda Sumut untuk di tindak tegas karena ini sudah melanggar hak konstitusi melanggar hak tersangka yg sudah jelas ada aturannya.

Baca Juga :  Pemkab Deli Serdang Jajaki Kerja Sama Sister City dengan Kota Andong dan Gyeongkuk National University

“Iya kita akan laporkan petugasnya dan penyidiknya ke Propam Polda Sumut,”tegasnya.

Pada hari yang sama, Suarasumutonline.id melakukan konfirmasi melalui seluler telponya, Kepala Polisi Resor (Kapolres) Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, SIK tidak ada jawaban. Tidak heran lagi pihak wartawan ketika konfirmasi dengan Kapolres Padang Lawas tidak pernah disahuti. Hal ini kurangnya komunikasi yang baik antar Kapolres dengan wartawan di Padang Lawas.

Lantas wartawan menghubungi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKBP. Irwansyah Sitorus, namun yang bersangkutan belum bisa menjelaskan dengan alasan masih di Medan bersama penyidik karena ada kegiatan.

“Maaf pak saya lagi di Medan sama Penyidik lagi ada kegiatan, “sebutnya.

 

 

Penulis : Amran

Editor : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD
Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina
Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan
Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum
Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen
Penerima PKH di Langkat Diminta Teken Blangko Pengunduran Diri Bermaterai
PETI Tak Kunjung Tuntas, Ketua GM GRIB Jaya Desak Satgas Madina Dibubarkan
Dilema Proyek, Jalan Yang Rusak Diperbaiki Namun Jalan Lama Yang Baik Jadi Malah Rusak Akibat Truk Material di Tanjung Garbus II
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 19:09 WIB

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

Senin, 21 September 2026 - 18:11 WIB

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 September 2026 - 00:03 WIB

Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan

Minggu, 20 September 2026 - 12:19 WIB

Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum

Jumat, 18 September 2026 - 21:09 WIB

Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen

Berita Terbaru

Daerah

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 Sep 2026 - 18:11 WIB