DPR Minta Audit Sistim Interkoneksi, Komnas HAM Sorot Hak Konsumen

- Jurnalis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SUARASUMUTONLINE.ID– Buntut blackout Sumatera yang melumpuhkan 10 provinsi, Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM dan PLN melakukan audit menyeluruh terhadap sistem interkoneksi Sumatera.

“Kami tidak mau kejadian 22 Mei terulang. Audit harus terbuka, termasuk soal kesiapan cadangan dan jalur alternatif transmisi,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Sabtu 23 Mei 2026.

DPR juga meminta PLN mempublikasikan peta titik rawan gangguan dan rencana mitigasi jangka pendek. Hasil audit ditargetkan masuk ke rapat kerja dengan DPR akhir Mei.

Komnas HAM: Pemadaman Melanggar Hak Dasar
Komnas HAM menyebut pemadaman massal lebih dari 12 jam berpotensi melanggar hak atas layanan dasar warga.

Baca Juga :  Alasan Bahlil Copot Ijek

“Rumah sakit, air bersih, komunikasi itu kebutuhan dasar. Negara wajib memastikan kontinuitasnya. Kalau gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujar Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.

Komnas HAM mendorong PLN dan pemerintah menyiapkan standar kompensasi untuk pelanggan terdampak, terutama UMKM dan fasilitas kesehatan kecil yang tidak memiliki genset.

Pemerintah Daerah Ambil Langkah Darurat
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution menginstruksikan BPBD dan Dinas ESDM mendata kerugian warga dan UMKM. Pemkab Langkat sudah membuka posko pengaduan dan meminta PLN memprioritaskan penyalaan di area pasar dan puskesmas.

Sementara di Jambi, lokasi gangguan transmisi, tim investigasi gabungan PLN dan Kementerian ESDM masih melakukan asesmen kerusakan. Fokusnya memastikan jalur 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai benar-benar aman sebelum dibebani penuh.

Baca Juga :  10.000 Data Konsumen Ninja Express Dicuri

PLN Janji Perbaikan Sistem
PLN menyatakan akan mempercepat proyek Sumatera Ring dan menambah gardu induk mobile di wilayah rawan. Namun, pejabat PLN mengakui penambahan jalur transmisi baru butuh waktu 2-3 tahun.

“Sementara ini kami maksimalkan pemeliharaan preventif dan pemangkasan pohon di jalur SUTET,” kata juru bicara PLN Sumut.

Masyarakat kini menunggu apakah janji percepatan itu cukup untuk mencegah blackout berikutnya, atau Sumatera akan kembali gelap saat badai berikutnya datang.

 

Penulis : B. Nasution

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Riau Jadi Sorotan, Lahan Tidur Diubah Jadi Lumbung Pangan Baru
Gus Ipul Tanda Tangani MoU Layanan Sosial dan Kesehatan Warga Binaan
Jaksa Agung Rotasi 53 Pejabat Tinggi ,Kajatisu Ditarik ke Kejagung
Ketua Umum Badko HMI Jabar Diteror Usai Bahas Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
Defisit APBN Bayangi Target 3 Persen, Menkeu Buka Opsi Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis
Anies Baswedan Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace
Ikatan Bidan Indonesia: Pilar Profesionalisme dan Kesehatan Ibu Anak di Indonesia
Putusan MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, Wajib Lewat Dewan Pers
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:57 WIB

Riau Jadi Sorotan, Lahan Tidur Diubah Jadi Lumbung Pangan Baru

Rabu, 29 April 2026 - 12:55 WIB

Gus Ipul Tanda Tangani MoU Layanan Sosial dan Kesehatan Warga Binaan

Senin, 13 April 2026 - 20:59 WIB

Jaksa Agung Rotasi 53 Pejabat Tinggi ,Kajatisu Ditarik ke Kejagung

Kamis, 26 Maret 2026 - 21:02 WIB

Ketua Umum Badko HMI Jabar Diteror Usai Bahas Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Senin, 9 Maret 2026 - 19:39 WIB

Defisit APBN Bayangi Target 3 Persen, Menkeu Buka Opsi Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis

Berita Terbaru