DPR Minta Audit Sistim Interkoneksi, Komnas HAM Sorot Hak Konsumen

- Jurnalis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SUARASUMUTONLINE.ID– Buntut blackout Sumatera yang melumpuhkan 10 provinsi, Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM dan PLN melakukan audit menyeluruh terhadap sistem interkoneksi Sumatera.

“Kami tidak mau kejadian 22 Mei terulang. Audit harus terbuka, termasuk soal kesiapan cadangan dan jalur alternatif transmisi,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Sabtu 23 Mei 2026.

DPR juga meminta PLN mempublikasikan peta titik rawan gangguan dan rencana mitigasi jangka pendek. Hasil audit ditargetkan masuk ke rapat kerja dengan DPR akhir Mei.

Komnas HAM: Pemadaman Melanggar Hak Dasar
Komnas HAM menyebut pemadaman massal lebih dari 12 jam berpotensi melanggar hak atas layanan dasar warga.

Baca Juga :  Prabowo Tunjuk Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampidsus

“Rumah sakit, air bersih, komunikasi itu kebutuhan dasar. Negara wajib memastikan kontinuitasnya. Kalau gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujar Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.

Komnas HAM mendorong PLN dan pemerintah menyiapkan standar kompensasi untuk pelanggan terdampak, terutama UMKM dan fasilitas kesehatan kecil yang tidak memiliki genset.

Pemerintah Daerah Ambil Langkah Darurat
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution menginstruksikan BPBD dan Dinas ESDM mendata kerugian warga dan UMKM. Pemkab Langkat sudah membuka posko pengaduan dan meminta PLN memprioritaskan penyalaan di area pasar dan puskesmas.

Sementara di Jambi, lokasi gangguan transmisi, tim investigasi gabungan PLN dan Kementerian ESDM masih melakukan asesmen kerusakan. Fokusnya memastikan jalur 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai benar-benar aman sebelum dibebani penuh.

Baca Juga :  Sekjen Kemenag Lantik 24 Pengawas Ahli Utama: Bukan Sekadar Kenaikan Pangkat, Ini Amanah Mutu Madrasah

PLN Janji Perbaikan Sistem
PLN menyatakan akan mempercepat proyek Sumatera Ring dan menambah gardu induk mobile di wilayah rawan. Namun, pejabat PLN mengakui penambahan jalur transmisi baru butuh waktu 2-3 tahun.

“Sementara ini kami maksimalkan pemeliharaan preventif dan pemangkasan pohon di jalur SUTET,” kata juru bicara PLN Sumut.

Masyarakat kini menunggu apakah janji percepatan itu cukup untuk mencegah blackout berikutnya, atau Sumatera akan kembali gelap saat badai berikutnya datang.

 

Penulis : B. Nasution

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

EMPAT JENDERAL SUDAH DI TETAPKAN JADI TERSANGKA PENYADAPAN
Presiden Prabwo Siapkan Surat Pemberhentian Listyo Sigit
Polri Terapkan Tiga Pasal Terhadap Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
BREAKING: Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri LSP Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
HARI Minta Kapolri Selesaikan Polemik Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Secara Musyawarah
Perumda Tirtanadi Raih Juara Pertama Konten Video Satya JKN Award 2026
Amran Sulaiman Copot 8 Pejabat Bulog dan Bapanas, Buntut Beras SPHP Diduga Dioplos
PPP Sumut di Persimpangan Jalan, Ulama Sebut Pengurus Sumut Termasuk yang Dipecat Kubu Mardiono
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 10:28 WIB

EMPAT JENDERAL SUDAH DI TETAPKAN JADI TERSANGKA PENYADAPAN

Rabu, 4 November 2026 - 13:00 WIB

Presiden Prabwo Siapkan Surat Pemberhentian Listyo Sigit

Rabu, 4 November 2026 - 12:57 WIB

Polri Terapkan Tiga Pasal Terhadap Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 23:27 WIB

BREAKING: Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri LSP Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Senin, 2 November 2026 - 23:03 WIB

HARI Minta Kapolri Selesaikan Polemik Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Secara Musyawarah

Berita Terbaru

Daerah

Jelang Musda KNPI Madina, Panitia Diminta Terbuka

Jumat, 6 Nov 2026 - 10:37 WIB