MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID— Gelombang kemarahan dari kalangan buruh di Sumatera Utara kian meluas. Pernyataan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut terkait korban insiden di Islamic Center menuai kecaman keras karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban dan keluarganya.
Perkumpulan buruh yang tergabung dalam Prabu bersama sejumlah elemen pekerja lainnya menyatakan sikap tegas. Mereka memastikan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Kadisnaker Sumut ke Polda Sumatera Utara. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas ucapan yang dianggap melukai rasa kemanusiaan dan mencederai nilai-nilai perlindungan tenaga kerja.
“Pernyataan tersebut sangat kami sesalkan. Ini bukan hanya soal kata-kata, tapi menyangkut hati nurani. Kami melihat ada ketidakpekaan dari pejabat yang seharusnya berdiri paling depan melindungi buruh,” tegas perwakilan Prabu saat menyampaikan sikapnya kepada wartawan.
Menurut mereka, insiden yang menimpa pekerja di kawasan Islamic Center seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, alih-alih menunjukkan empati, pernyataan yang dilontarkan justru dinilai memperkeruh suasana dan menambah luka bagi keluarga korban.
Tidak hanya melaporkan ke pihak kepolisian, Prabu dan elemen buruh juga tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi tersebut direncanakan akan digelar dalam waktu dekat di sejumlah titik strategis di Kota Medan, termasuk di depan kantor gubernur dan kantor dinas terkait.
Aksi ini, kata mereka, bukan sekadar bentuk kemarahan, tetapi juga peringatan keras agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan keselamatan kerja yang selama ini kerap terjadi. Mereka menilai masih banyak proyek dan tempat kerja yang belum memenuhi standar keselamatan, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa.
“Jangan sampai nyawa buruh dianggap murah. Setiap kejadian harus diusut tuntas, dan pejabat publik harus berhati-hati dalam berbicara. Kami tidak ingin ada lagi korban berikutnya,” lanjutnya.
Selain itu, elemen buruh juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan Sumut, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap perusahaan dan proyek-proyek pembangunan. Mereka menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan kerja.
Prabu juga membuka ruang bagi organisasi buruh lain, mahasiswa, serta masyarakat sipil untuk bergabung dalam aksi solidaritas. Mereka berharap gerakan ini dapat menjadi tekanan moral dan politik agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, tidak hanya dalam bentuk klarifikasi, tetapi juga kebijakan yang berpihak pada keselamatan pekerja.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak Kadisnaker Sumut belum memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan yang menuai polemik tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan juga belum mendapatkan tanggapan.
Situasi ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring meningkatnya konsolidasi di kalangan buruh. Gelombang aksi yang direncanakan berpotensi menjadi salah satu gerakan besar dalam waktu dekat, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak dan keselamatan pekerja di Sumatera Utara.
Penulis : Yuli
