MEDAN, SSOL.ID--Sepanjang Agustus 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas kepada 4 terdakwa dalam perkara korupsi. Dua di antaranya dari kasus Smartboard Tebing Tinggi dan dua lagi dari kasus Medan Fashion Festival 2024. Ironisnya, dalam rangkaian perkara yang sama, ada terdakwa lain yang justru dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Keputusan ini langsung menyita perhatian publik. Di tengah tuntutan pemberantasan korupsi yang kian masif, vonis bebas kerap dianggap sebagai “kebocoran” dalam sistem penegakan hukum.
Menariknya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak defensif. Lewat Kasi Penkum Rizaldi, Kejati Sumut menyatakan menghormati putusan hakim. Tapi di saat yang sama, mereka berjanji melakukan 2 hal: evaluasi menyeluruh terhadap perkara dan eksaminasi internal terhadap jaksa penangan.
Ini langkah yang tepat.
Pertama, evaluasi perkara. Kejati harus jujur melihat ke dalam: apakah dakwaan lemah, alat bukti kurang, atau strategi pembuktian di persidangan tidak meyakinkan hakim? Tanpa pengakuan ini, kita hanya akan berputar di tempat.
Kedua, eksaminasi terhadap jaksa. Ini penting agar tidak ada lagi berkas yang “gugur di tengah jalan”. Penegakan hukum korupsi butuh jaksa yang tidak hanya berani menuntut, tapi juga cermat membangun konstruksi perkara sejak awal.
Kasus Smartboard dan MFF menunjukkan satu hal: pemisahan berkas/splitsing bisa menghasilkan putusan berbeda untuk pelaku dalam 1 peristiwa. Itu sah secara hukum. Tapi bagi publik, ini membingungkan. Kesannya: ada yang lolos, ada yang dihukum. Padahal substansinya sama.
Di sinilah tugas kejaksaan bukan hanya menuntut, tapi juga merawat kepercayaan publik. Vonis bebas bukan berarti gagal. Tapi jika vonis bebas terjadi berulang karena pola yang sama, maka itu jadi alarm.
Kejati Sumut sudah melangkah di jalur benar: evaluasi, bukan pembenaran. Sekarang publik menunggu tindak lanjutnya. Hasil eksaminasi harus transparan. Kelemahan harus diakui. Dan perbaikan harus nyata.
Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan soal berapa banyak yang ditahan. Tapi soal seberapa kuat sistem kita memastikan keadilan benar-benar ditegakkan, tanpa celah.
Medan butuh kepastian hukum. Bukan sekadar vonis.
Penulis : Bahrum Nasution
