Asren Nasution, ” Ada Intelijen diantara Para Gepeng dan Pengemis “

- Jurnalis

Senin, 13 Oktober 2025 - 20:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID -Kepala Dinas Sosial, Sumatera Utara, Asren Nasution, mengungkap fakta mengejutkan terkait maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di berbagai ruas jalan utama Kota Medan dan daerah lain di Sumut.

Menurut Asren, tidak semua orang yang tampak mengemis di pinggir jalan benar-benar berasal dari kelompok miskin atau terlantar.

“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih di pinggir-pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah kota atau kabupaten. Nanti diserahkan ke kami untuk dilakukan asesmen, apakah mereka benar-benar layak disebut gepeng atau bukan,” Kata Asren Senin (13/10).

Baca Juga :  Wakil Walikota Tanjung Balai Hadiri Presentasi Monev KIP Tahun 2025 di KIP Propsu.

Namun yang paling mengejutkan, Asren menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, hasil asesmen pihaknya menunjukkan ada indikasi keberadaan pihak-pihak tertentu yang bukan gepeng sesungguhnya, melainkan ‘intelijen”.

“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal sorong atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ujar Asren dengan nada serius.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar di publik, siapa sebenarnya yang dimaksud “intelijen” oleh Kadis Sosial tersebut.

Apakah ia mengacu pada aparat resmi yang sedang melakukan pemantauan, ataukah pihak-pihak lain yang menggunakan modus gepeng untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga :  Milad Al Haura ke 4 dan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, Erna Sitepu," Al Haura Hadir untuk Umat, Berdiri Sendiri Berjuang Untuk Umat"

Asren menegaskan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam penanganan masalah sosial seperti gepeng dan kemiskinan ekstrem.

Dia menyebut sudah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sejak 8 Maret 2024, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda Sumut sebagai ketua.

“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu meja, agar bisa membahas fenomena-fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” tambahnya.

Namun di lapangan, fenomena gepeng justru terus meningkat, terutama di simpang lampu merah dan pusat-pusat perbelanjaan Kota Medan.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua FPAN Datangin Kantor PLN unit Medan Johor, Protes Pemadaman Bergilir
BAPENDA Sebut Phantom KTV Tidak Terdaftar Dalam Wajib Pajak
Percepat Pembayaran PBB, Kepala UPT V Bapenda Medan Sambangi Wajib Pajak
PWI Sumut Bersama Kejatisu Gelar UKW Profesional
Komisi IV DPRD Kota Medan Minta PT Kilang Kecap Angsa Perbarui Perizinan
Pemprovsu Kembali Gelar PRSU 3 Juli-2 Agustus
Lailatul Badri Resmikan Lapangan Multifungsi, Perkuat Ruang Kebersamaan Warga Medan Timur
Dewan Peduli Negeri Desak PLN Beri Kompensasi, Akan Gelar Aksi Besar di Sumatera
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 11:12 WIB

Ketua FPAN Datangin Kantor PLN unit Medan Johor, Protes Pemadaman Bergilir

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:53 WIB

BAPENDA Sebut Phantom KTV Tidak Terdaftar Dalam Wajib Pajak

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:47 WIB

Percepat Pembayaran PBB, Kepala UPT V Bapenda Medan Sambangi Wajib Pajak

Rabu, 3 Juni 2026 - 19:47 WIB

PWI Sumut Bersama Kejatisu Gelar UKW Profesional

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:21 WIB

Komisi IV DPRD Kota Medan Minta PT Kilang Kecap Angsa Perbarui Perizinan

Berita Terbaru