KAMAK Minta KPK Periksa Bupati Langkat Terkait Dugaan Seleksi PPPK 2023 dan Smart board

- Jurnalis

Rabu, 17 September 2025 - 07:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA,SUARASUMUTONLINE.ID- Azmi Hadli Kordinator KAMAK minta Kapolri Dan KPK Ambil Alih dan Periksa Syah Afandin dalam Dugaan Kasus Seleksi PPPK kab Langkat 2023 yang belum tersentuh Hukum.Bongkar Mega Korupsi yang diduga ada indikasi Keterlibatan Bupati Langkat yang belum tersentuh Hukum.

Setelah gempar Penggeledahan Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan smart board di Kabupaten Langkat senilai 49,9 miliar yang dilaksanakan cabdis Pendidikan Langkat yang saat ini ditangani Kejari Langkat perlu dukungan penuh oleh Jaksa Agung dan Kajatisu yang baru.

” Karna, kami menduga anggaran sebesar itu tidak mungkin hanya sampai tingkat kadis aja namun diduga melibatkan mantan PJ.bupati Langkat dan Mantan Bupati Langkat yang saat ini sudah menjadi Bupati Langkat. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) yang saat ini sedang konsern turun Aksi ke KPK,Mabes Polri dan Kejagung mendesak APH Pusat, serta Terkait kasus seleksi PPPK tahun 2023 yang tidak selesai ditangan Polda Sumut yang dalam hal ini di duga kuat ada keterlibatan Syah Afandin yang saat itu menjabat Plt Bupati langkat,” tegas Azmi Hadli Kordinator KAMAK, Selasa (16/8).

Baca Juga :  Antony Sinaga Desak Pemeriksaan Gubernur Sumut, Inspektur dan Kepala BKD Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN

Kata Azmi, Sejumlah nama sudah diperiksa bahkan sampai tingkat pengadilan namun di duga nama plt Bupati Langkat yang kini menjadi Bupati Langkat tak kunjung juga dijerat.

Azmi mengapresiasi gerak cepat kejari Langkat yang melakukan penggeledahan di kantor dinas pendidikan Langkat kemarin dalam dugaan korupsi pengadaan smart board tahun anggaran 2024 senilai 49,9 miliar.

“Kita akan kawal dan desak Kejagung dan Kejatisu untuk ikut serta memantau bahkan ikut serta dalam proses penyelidikan bahkan penyidikan kasus itu kelak. serta menjadikan point ini sebagai salah satu desakan kepada KPK, Kejagung,dan Mabes Polri dimana dalam tuntutan aksi KAMAK terus mendesak agar KPK, Kejagung dan Mabes Polri memeriksa dugaan keterlibatan Bupati Langkat Syah Afandin dalam berbagai kasus korupsi yang bersumber dari APBD langkat tahun 2023-2025,” tambahnya.

Baca Juga :  Gasak Uang Nasabah Rp28 Miliar, Eks Pejabat BNI Ditangkap di Aek Nabara

Publik menduga ada pola sistematis dalam proyek-proyek di kabupaten Lamgkat. Kejari Langkat diminta jangan berhenti di tingkat kadis pendidikan aja, tapi harus berani membuka keterlibatan lingkaran dekat Syah Afandin selaku Bupati Langkat.

Hingga kini, mantan plt bupati langkat tersebut belum tersentuh hukum dan bahkan sudah dilantik menjadi Bupati Langkat.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Keluarga Winda Lorenza Gowasa, Mantan Istri Polisi yang Dinyatakan Mati Bunuh Diri Resmi Lapor ke Polda Sumut
Direktur CV Rizky Amanda Ditahan Kejari Deli Serdang
Eks Kadisdik Langkat dan Direktur PT Bismacindo Terseret 2 Kasus Korupsi
Lima Terdakwa Korupsi Dana BOS SMK Ganda Husada Tebing Tinggi Dituntut 6 Tahun Penjara
Ratusan Hektar Kawasan Konservasi Langkat Timur Jadi Ladang Sawit, APH diminta Turun
Kadinkes Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar di PN Medan
Eks Kadisdik Langkat di Sidang: Saya Diancam Pj Bupati Faisal Agar Loloskan Proyek Smartboard
Plt Rangkap Jabatan! Walkot Tebingtinggi di Sidang OTT Kominfo: Keponakan Saya Memang Kapabel
Berita ini 260 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Keluarga Winda Lorenza Gowasa, Mantan Istri Polisi yang Dinyatakan Mati Bunuh Diri Resmi Lapor ke Polda Sumut

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:52 WIB

Direktur CV Rizky Amanda Ditahan Kejari Deli Serdang

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:23 WIB

Eks Kadisdik Langkat dan Direktur PT Bismacindo Terseret 2 Kasus Korupsi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:45 WIB

Lima Terdakwa Korupsi Dana BOS SMK Ganda Husada Tebing Tinggi Dituntut 6 Tahun Penjara

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:30 WIB

Ratusan Hektar Kawasan Konservasi Langkat Timur Jadi Ladang Sawit, APH diminta Turun

Berita Terbaru

Daerah

Gubsu Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara

Sabtu, 8 Agu 2026 - 22:29 WIB

Daerah

Kapolda Sumut Resmikan Polres Padang Lawas

Sabtu, 8 Agu 2026 - 22:27 WIB