Dugaan Penyimpangan Dana BOS di Disdik Madina Disorot Publik, Bupati dan Kejaksaan Diminta Turun Tangan

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MANDAILING NATAL, SUARASUMUTONLINE.ID – Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul dugaan pelanggaran Peraturan Kabupaten (Perkab) dalam proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Manager BOS Disdik Madina, Isa Ansari, disorot sejumlah pihak karena dinilai diduga tidak menjalankan tugas sesuai kapasitas dan prinsip tata kelola yang baik. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan informasi yang beredar, pencairan dan penggunaan Dana BOS diduga tidak sepenuhnya selaras dengan instruksi teknis serta Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme pencairan dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan dana sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Wawako Tanjungbalai selaku Ketua Satgas MBG Pimpin Rakor MBG, Bersama Mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Sebagaimana diketahui, pengelolaan Dana BOS diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang menegaskan prinsip pengelolaan dana secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dana BOS diprioritaskan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, antara lain pengembangan perpustakaan sekolah serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat bersama mahasiswa pemerhati pendidikan mendesak Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, serta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal agar segera turun tangan untuk menelusuri dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.

“Ini menyangkut masa depan pendidikan di Madina. Jika benar terjadi pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas dan transparan,” ujar Pajar, salah satu perwakilan pemerhati pendidikan.

Baca Juga :  AMB Desak Kejati Deli Serdang Tindak Lanjuti Dumas Terkait Dugaan Korupsi di Kecamatan Patumbak

Selain itu, Fajar juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Madina, dr. Mhd. Faisal Situmorang, agar segera mengambil langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku guna merespons tekanan publik yang terus meningkat.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS merupakan hal yang sangat krusial agar dana negara benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

“Pengawasan ketat adalah kunci agar dana pendidikan tidak disalahgunakan,” tutupnya.

 

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD
Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina
Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan
Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum
Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen
Penerima PKH di Langkat Diminta Teken Blangko Pengunduran Diri Bermaterai
PETI Tak Kunjung Tuntas, Ketua GM GRIB Jaya Desak Satgas Madina Dibubarkan
Dilema Proyek, Jalan Yang Rusak Diperbaiki Namun Jalan Lama Yang Baik Jadi Malah Rusak Akibat Truk Material di Tanjung Garbus II
Berita ini 109 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 19:09 WIB

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

Senin, 21 September 2026 - 18:11 WIB

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 September 2026 - 00:03 WIB

Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan

Minggu, 20 September 2026 - 12:19 WIB

Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum

Jumat, 18 September 2026 - 21:09 WIB

Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen

Berita Terbaru

Daerah

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 Sep 2026 - 18:11 WIB