Bolak balik Mangkir, KPK RI Diminta Jemput Paksa Dedi Rangkuti

- Jurnalis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 20:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – KPK RI Diminta gerak cepat untuk memeriksa orang dekat Gubernur Sumut, Dedi Rangkuti yang digadang-gadang mengatur proyek raksasa di Sumatera Utara, jika memang diperlukan, jemput paksa.

” Kami minta KPK RI sebagai lembaga yang sampai saat ini masih di akui kredibilitasnya agar segera memanggil Dedi Rangkuti, yang diketahui adalah sepupu dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diduga kuat menguasai proyek-proyek raksasa di Sumatera Utara mulai dari Bobby masih walikota Medan sampai jadi Gubernur. Jika mengelak jemput paksa, ” tegas Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Muhammad Azmi Adli kepada suarasumutonline.id Kamis (30/10).

Hal tersebut harus dilakukan, karena diketahui beberapa kali yang bersangkutan selalu mangkir saat dipanggil KPK beberapa kali.

” Seperti tidak ada marwahnya di buatnya APH khusus nya KPK RI, seolah-olah dia kebal hukum dan tak tersentuh, ” ujar Azmi

Bahkan, kata Azmi, saat ini Dedi juga di duga telah menjadi incaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena di duga ada keterlibatan Dedi Iskandar Rangkuti alias DR dalam pengaturan sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga :  Dugaan Pungli Oknum Kacabdisdik SMA di Langkat, Ini Kata LAWAN Institute

Dedi Iskandar Rangkuti disebut-sebut memiliki akses istimewa terhadap proyek-proyek pemerintah karena kedekatannya dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Hubungan keduanya disebut berasal dari ikatan keluarga, di mana orang tua mereka merupakan kakak beradik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dedi diduga memperoleh berbagai proyek di Pemko Medan dan Pemprov Sumut, terutama sejak Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan hingga kini menjabat Gubernur Sumut.

” Dari informasi yang kami dapat, Salah satu proyek yang mencuat adalah pembangunan dan pengadaan peralatan Stadion Teladan. Selain itu, proyek revitalisasi Kebun Bunga Kota Medan juga diduga “dijual” kepada kontraktor dengan maksud memperoleh fee dari pekerjaan tersebut, ” Beber Azmi.

Nama Dedi Iskandar juga disebut dalam proyek-proyek event Dinas Pariwisata Medan, yang berlangsung saat Bobby masih menjabat sebagai wali kota.

Baca Juga :  KAMAK Desak Ketua DPRD Sumut Mundur, Minta DPP Golkar Copot Erni Ariyanti Sitorus

Diketahui, Setelah Bobby menduduki kursi Gubernur Sumut, Dedi diduga memperluas jaringannya hingga ke tingkat provinsi, termasuk di Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Di Medan sendiri, Dedi ditengarai masih memiliki ‘kaki’ di birokrasi, salah satunya melalui Chandra Dalimunthe, seorang pejabat yang disebut-sebut rutin berkomunikasi dengannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, saat dikonfirmasi mengenai dugaan permainan proyek dan jabatan yang melibatkan oknum tertentu, hanya memberikan jawaban singkat:

“Terima kasih informasinya mengenai hal ini,” tulis Kajati Sumut melalui pesan singkat WhatsApp.

Sebagai catatan, nama Dedi Iskandar Rangkuti sebelumnya juga pernah muncul dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kasus itu, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wapres Gibran Kunker ke Tapteng, Sibolga dan Tapsel Tinjau Lokasi Pasca Bencana
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pelajar Jadi Generasi Unggul dan Anti Narkoba
Kota Mandiri Bekala Jadi Proyek Strategi Nasional, Dirut PND: Percepat Hunian Di Sumut
Kolaborasi Pemko dan Pemuda Berbicara: Wujudkan Tanjungbalai EMAS melalui Program P4GNPN
GM GRIB Jaya Madina Desak Kejari Periksa MJS Terkait Dugaan Korupsi Smart Village
Warga Tualang Perbaungan Sergai Keluhkan BPNT 2026 Diduga Tidak Tepat Sasaran, Lurah Berikan Penjelasan
TAMPERAK Desak Audit Data dan Jejak Digital 377 Desa Terkait Dana Desa
1.370 Anak Putus Sekolah di Madina, HMI Cabang Mandailing Natal Soroti Konsistensi Pemerintah
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 16:05 WIB

Wapres Gibran Kunker ke Tapteng, Sibolga dan Tapsel Tinjau Lokasi Pasca Bencana

Jumat, 4 September 2026 - 15:51 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pelajar Jadi Generasi Unggul dan Anti Narkoba

Jumat, 4 September 2026 - 06:04 WIB

Kota Mandiri Bekala Jadi Proyek Strategi Nasional, Dirut PND: Percepat Hunian Di Sumut

Jumat, 4 September 2026 - 05:52 WIB

Kolaborasi Pemko dan Pemuda Berbicara: Wujudkan Tanjungbalai EMAS melalui Program P4GNPN

Kamis, 3 September 2026 - 16:44 WIB

GM GRIB Jaya Madina Desak Kejari Periksa MJS Terkait Dugaan Korupsi Smart Village

Berita Terbaru