MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID- Sejumlah perwakilan Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) melakukan kunjungan resmi ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara, Jumat (17/10).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengaduan langsung terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai telah merugikan negara.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal. Langkah tersebut, menurut Presiden, penting agar negara tetap memperoleh pendapatan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Diketahui, Ade Jona Prasetyo, selain menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XII komisi yang membidangi energi, riset, dan sumber daya mineral. AMPM menilai posisi tersebut sangat strategis untuk menyampaikan persoalan pertambangan ilegal di daerah agar mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Dalam pengaduannya, AMPM menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya dugaan keterlibatan jaringan mafia tambang dalam pengelolaan sumber daya alam di Mandailing Natal, pencurian hasil alam melalui praktik tambang ilegal yang merugikan negara, serta jatuhnya korban jiwa akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Ketua AMPM, Sutan Paruhuman Nasution, menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan lemahnya penegakan hukum ke Propam Polda Sumut. Ia juga menyebut telah mengumpulkan berbagai data lapangan dan indikasi keterlibatan sejumlah oknum. Seluruh berkas laporan diserahkan secara resmi untuk diteruskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagai bentuk desakan agar pemerintah pusat bertindak tegas terhadap praktik tambang ilegal di tanah air.
“Kami datang membawa data dan fakta. Tujuan kami agar masalah tambang ilegal di Mandailing Natal ini sampai langsung kepada Presiden dan segera ditindaklanjuti secara serius,” ujar Sutan Paruhumane Nasution, Ketua AMPM.
AMPM juga menyoroti lemahnya penegakan hukum yang selama ini dinilai tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Mereka berharap langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen pemberantasan tambang ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut dari laporan tersebut hingga pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam memberantas kejahatan sumber daya alam, khususnya di wilayah Mandailing Natal.
Penulis : Youlie
