Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Sonjaya Desak Bupati Mandailing Natal Mundur.

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANYABUNGAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas dasar itu, HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya, Sonjaya menilai bahwa pengambilan kebijakan terkait Pasar Baru Panyabungan berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, langkah pemerintah yang terkesan berlarut-larut tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan pedagang maupun warga sekitar.

“Kami menilai kebijakan pemerintah daerah belakangan ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Banyak persoalan mendasar yang diabaikan, sementara kebijakan strategis justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah,” ujar Sonjaya kepada sejumlah media di Panyabungan, Selasa (8/10).

Baca Juga :  Wali Kota Tanjungbalai Buka Forum Perangkat Daerah/Forum Pemangku Kepentingan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029

HMI Cabang Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Sonjaya Rangkuti juga menyampaikan delapan point sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

1. Kebijakan Pasar Baru Panyabungan yang dinilai tidak transparan dan berjalan lamban.
2. Perbaikan infrastruktur desa yang hingga kini belum merata.
3. Penuntasan persoalan sampah yang masih menjadi masalah serius di wilayah Madina.
4. Permasalahan izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Kurangnya transparansi anggaran daerah dalam pelaksanaan program pemerintah.
6. Rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Campur tangan elit politik dalam kebijakan publik yang menghambat profesionalitas birokrasi.
8. Minimnya dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga :  Kejari Pematangsiantar Tangani Kasus Korupsi Gedung Balei Merah Putih, Negara Rugi Rp4,4 Miliar

“Jika pemerintah daerah tidak segera merespons sorotan dan aspirasi ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Sonjaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Mandailing Natal.

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua MPC PP Sergai Serahkan 200 Seragam SAPMA dan Bantuan Sosial
RESES Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag Serap Aspirasi Warga Desa Hurataimbaru Padang Lawas Utara
Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar Milad DPD Al-Hidayah Ke-46 dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
Buka Bulan Inklusi Keuangan 2025, Pemko Tanjungbalai Dorong Edukasi dan Literasi Produk Layanan Jasa Keuangan
Kajati Sumut Kunjungi Kabupaten Nias Selatan Dan Gelar Sejumlah Kegiatan Bhakti Sosial
Pemerintah Desa Sidodadi Batu 8 Pagar Merbau Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Stunting
Kebijakan Bobby Dinilai Beratkan Warga, Aceh Malah Jadi Pilihan Baru Bayar Pajak!
Kanit Reskrim Polsek Lingga Bayu Luruskan informasi soal isu Keterlibatan Anggota TNI dalam Aktivitas PETI
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 13:49 WIB

Ketua MPC PP Sergai Serahkan 200 Seragam SAPMA dan Bantuan Sosial

Kamis, 9 Oktober 2025 - 19:52 WIB

RESES Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag Serap Aspirasi Warga Desa Hurataimbaru Padang Lawas Utara

Kamis, 9 Oktober 2025 - 19:50 WIB

Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar Milad DPD Al-Hidayah Ke-46 dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H

Kamis, 9 Oktober 2025 - 09:07 WIB

Buka Bulan Inklusi Keuangan 2025, Pemko Tanjungbalai Dorong Edukasi dan Literasi Produk Layanan Jasa Keuangan

Kamis, 9 Oktober 2025 - 09:03 WIB

Kajati Sumut Kunjungi Kabupaten Nias Selatan Dan Gelar Sejumlah Kegiatan Bhakti Sosial

Berita Terbaru

Medan

TNI dan Polri Razia Gabungan di Rutan Kelas I Medan

Sabtu, 11 Okt 2025 - 20:27 WIB