Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Sonjaya Desak Bupati Mandailing Natal Mundur.

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANYABUNGAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas dasar itu, HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya, Sonjaya menilai bahwa pengambilan kebijakan terkait Pasar Baru Panyabungan berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, langkah pemerintah yang terkesan berlarut-larut tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan pedagang maupun warga sekitar.

“Kami menilai kebijakan pemerintah daerah belakangan ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Banyak persoalan mendasar yang diabaikan, sementara kebijakan strategis justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah,” ujar Sonjaya kepada sejumlah media di Panyabungan, Selasa (8/10).

Baca Juga :  Bukti Tambahan Masuk ke Kejari Madina, Peluang Naiknya Status Kasus Dana Desa Hutabangun Jae Menguat

HMI Cabang Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Sonjaya Rangkuti juga menyampaikan delapan point sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

1. Kebijakan Pasar Baru Panyabungan yang dinilai tidak transparan dan berjalan lamban.
2. Perbaikan infrastruktur desa yang hingga kini belum merata.
3. Penuntasan persoalan sampah yang masih menjadi masalah serius di wilayah Madina.
4. Permasalahan izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Kurangnya transparansi anggaran daerah dalam pelaksanaan program pemerintah.
6. Rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Campur tangan elit politik dalam kebijakan publik yang menghambat profesionalitas birokrasi.
8. Minimnya dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga :  AMP2K Demo Kantor Bupati, Desak KPK "Turun Kembali" Ke Madina Tindak Lanjuti OTT.

“Jika pemerintah daerah tidak segera merespons sorotan dan aspirasi ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Sonjaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Mandailing Natal.

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Penghubung Desa Sait Kalangan II Tapteng Rampung Dibangun, Warga Tak Terisolasi Lagi
Stok Beras SPHP Bulog Kosong di Simalungun, Warga Minta Penyaluran Dipercepat
Bupati Batu Bara Klaim Bisa Bikin 300 Media, FORMATSU: Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Sekadar Pidato
Wakil Bupati Deli Serdang Terima Aspirasi Masyarakat Peduli MBG
Cabjari Labuhan Deli Musnahkan Barang Bukti Ratusan Perkara
Dinsos Pematangsiantar Beri Trauma Healing ke 311 Pedagang Pasar Parluasan
SMAN 2 Pematangsiantar Siapkan 10 Rombel PPDB 2026
“Siantar Darurat Kriminal, Timbul Lingga: Jangan Diam!
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 22:36 WIB

Jembatan Penghubung Desa Sait Kalangan II Tapteng Rampung Dibangun, Warga Tak Terisolasi Lagi

Senin, 22 Juni 2026 - 21:21 WIB

Stok Beras SPHP Bulog Kosong di Simalungun, Warga Minta Penyaluran Dipercepat

Senin, 22 Juni 2026 - 20:00 WIB

Bupati Batu Bara Klaim Bisa Bikin 300 Media, FORMATSU: Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Sekadar Pidato

Senin, 22 Juni 2026 - 19:54 WIB

Wakil Bupati Deli Serdang Terima Aspirasi Masyarakat Peduli MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 19:43 WIB

Cabjari Labuhan Deli Musnahkan Barang Bukti Ratusan Perkara

Berita Terbaru