Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Sonjaya Desak Bupati Mandailing Natal Mundur.

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANYABUNGAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas dasar itu, HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya, Sonjaya menilai bahwa pengambilan kebijakan terkait Pasar Baru Panyabungan berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, langkah pemerintah yang terkesan berlarut-larut tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan pedagang maupun warga sekitar.

“Kami menilai kebijakan pemerintah daerah belakangan ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Banyak persoalan mendasar yang diabaikan, sementara kebijakan strategis justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah,” ujar Sonjaya kepada sejumlah media di Panyabungan, Selasa (8/10).

Baca Juga :  Tujuh Kabupaten Kota Diterjang Banjir Bandang dan Longsor

HMI Cabang Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Sonjaya Rangkuti juga menyampaikan delapan point sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

1. Kebijakan Pasar Baru Panyabungan yang dinilai tidak transparan dan berjalan lamban.
2. Perbaikan infrastruktur desa yang hingga kini belum merata.
3. Penuntasan persoalan sampah yang masih menjadi masalah serius di wilayah Madina.
4. Permasalahan izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Kurangnya transparansi anggaran daerah dalam pelaksanaan program pemerintah.
6. Rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Campur tangan elit politik dalam kebijakan publik yang menghambat profesionalitas birokrasi.
8. Minimnya dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga :  Ketua Umum GPBN Serahkan Mandat SK Pengurus Kota Medan, Noviyandi Ketua Chapter Medan

“Jika pemerintah daerah tidak segera merespons sorotan dan aspirasi ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Sonjaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Mandailing Natal.

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Sebut Jambore TK/RA Bandar Khalipah Bisa Jadi Teladan dan Contoh di 21 Kecamatan Se Deli Serdang
Gubsu Minta Kepala Daerah se-Kabupaten Nias Percepat Usulan BKP 2027
Gubsu Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara
Kapolda Sumut Resmikan Polres Padang Lawas
DPP IM3 Madina Sebut “Membangun Madina Hanya Slogan Kosong di Atas Kertas Berita
Tiga Kapolsek di Polresta Deli Serdang Dimutasi
Pemkab Deli Serdang Hidupkan Lagi Permainan Tradisional Anak
Gubernur Bobby Nasution Wujudkan Impian SMPN 4 Sitolu Ori Miliki Gedung Permanen
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:06 WIB

Bupati Sebut Jambore TK/RA Bandar Khalipah Bisa Jadi Teladan dan Contoh di 21 Kecamatan Se Deli Serdang

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:30 WIB

Gubsu Minta Kepala Daerah se-Kabupaten Nias Percepat Usulan BKP 2027

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:29 WIB

Gubsu Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:27 WIB

Kapolda Sumut Resmikan Polres Padang Lawas

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 21:49 WIB

DPP IM3 Madina Sebut “Membangun Madina Hanya Slogan Kosong di Atas Kertas Berita

Berita Terbaru

Daerah

Gubsu Siapkan Rumah Produksi Kelapa di Nias Utara

Sabtu, 8 Agu 2026 - 22:29 WIB

Daerah

Kapolda Sumut Resmikan Polres Padang Lawas

Sabtu, 8 Agu 2026 - 22:27 WIB