Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Sonjaya Desak Bupati Mandailing Natal Mundur.

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANYABUNGAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas dasar itu, HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya, Sonjaya menilai bahwa pengambilan kebijakan terkait Pasar Baru Panyabungan berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, langkah pemerintah yang terkesan berlarut-larut tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan pedagang maupun warga sekitar.

“Kami menilai kebijakan pemerintah daerah belakangan ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Banyak persoalan mendasar yang diabaikan, sementara kebijakan strategis justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah,” ujar Sonjaya kepada sejumlah media di Panyabungan, Selasa (8/10).

Baca Juga :  Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Balai POM

HMI Cabang Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Sonjaya Rangkuti juga menyampaikan delapan point sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

1. Kebijakan Pasar Baru Panyabungan yang dinilai tidak transparan dan berjalan lamban.
2. Perbaikan infrastruktur desa yang hingga kini belum merata.
3. Penuntasan persoalan sampah yang masih menjadi masalah serius di wilayah Madina.
4. Permasalahan izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Kurangnya transparansi anggaran daerah dalam pelaksanaan program pemerintah.
6. Rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Campur tangan elit politik dalam kebijakan publik yang menghambat profesionalitas birokrasi.
8. Minimnya dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga :  Walikota Binjai Lantik Pejabat Tinggi Pratama Pemko Binjai

“Jika pemerintah daerah tidak segera merespons sorotan dan aspirasi ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Sonjaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Mandailing Natal.

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PT Socfindo Hibah Tanah 3,5 Ha untuk Fasilitas Publik Sergai
Miris, Ayah Tiri di Langkat Aniaya Anak Tiri 4 Tahun Hingga Memar, Istri Disekap
“Miris! Anak TK Dipaksa Makan Sayur Basi Program MBG, Kepsek; Jangan SPPG Petapahan Lagi”
Juang Kopi Resmi Soft Launching di Bandar Klippa, Jadi Wadah Kreatif Generasi Muda
Sengketa Aset Pemkab, Bupati Dairi Gugat Tujuh Warga ke PN Sidikalang
Aliansi Mahasiswa Desak Reformasi Menyeluruh Tata Kelola Pendidikan di Siantar
Mobil Patroli Satpol PP Deli Serdang Diduga Mati Pajak, Tapi Masih Digunakan?
Wawako Tanjungbalai Terima Audiensi Forwakum
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:22 WIB

PT Socfindo Hibah Tanah 3,5 Ha untuk Fasilitas Publik Sergai

Jumat, 8 Mei 2026 - 20:50 WIB

Miris, Ayah Tiri di Langkat Aniaya Anak Tiri 4 Tahun Hingga Memar, Istri Disekap

Jumat, 8 Mei 2026 - 17:57 WIB

“Miris! Anak TK Dipaksa Makan Sayur Basi Program MBG, Kepsek; Jangan SPPG Petapahan Lagi”

Jumat, 8 Mei 2026 - 16:35 WIB

Juang Kopi Resmi Soft Launching di Bandar Klippa, Jadi Wadah Kreatif Generasi Muda

Jumat, 8 Mei 2026 - 16:16 WIB

Sengketa Aset Pemkab, Bupati Dairi Gugat Tujuh Warga ke PN Sidikalang

Berita Terbaru

Berita

Tangis Buruh Pecah, Saat DPN Demo Kejari Medan

Jumat, 8 Mei 2026 - 20:59 WIB