MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Klaim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) soal keberhasilan menekan harga pangan lewat ratusan pasar murah ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Meski menggelar 524 kali gerakan pangan murah sepanjang tahun 2025, inflasi Sumut justru melonjak menjadi yang tertinggi di Indonesia, menembus 5,32 persen (year-on-year) pada September 2025. Angka itu jauh di atas rata-rata inflasi nasional yang hanya 2,65 persen, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengklaim pihaknya telah bekerja keras menjaga stabilitas harga melalui intervensi pasokan dan pasar murah.
“Gerakan pangan dan pasar murah masih terus berlangsung. Ini langkah cepat untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Poppy di Medan, Jumat (10/10/2025).
Namun, data di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Harga cabai merah di pasar tradisional Medan masih bertengger di Rp90 ribu/kg, beras medium Rp16 ribu/kg, dan bawang merah Rp45 ribu/kg jauh dari kondisi ideal yang diharapkan.
Impor Cabai dari Jember, Bukti Lemahnya Produksi Lokal
Alih-alih memperkuat produksi dalam negeri, Pemprov Sumut justru mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur.
Langkah ini diklaim sebagai bentuk intervensi cepat, namun menimbulkan tanda tanya besar: mengapa provinsi penghasil hortikultura harus bergantung pada daerah lain?
“Kita beli 50 ton dari Jember menggunakan mobil ter-moking agar kualitas tetap terjaga. Ini intervensi awal untuk menekan harga,” ungkap Poppy.
Sayangnya, kebijakan itu tak banyak menolong. Harga cabai tetap tinggi di kisaran Rp80 ribu/kg, memperlihatkan lemahnya daya kendali pemerintah terhadap mekanisme pasar.
Peran BUMD Mandul, Distribusi Tak Terkontrol
Kritik juga mengarah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tak berfungsi sebagai penyangga harga (buffer stock) komoditas strategis seperti cabai dan beras.
“BUMD tidak boleh menolak gabah petani, tapi juga harus menjaga agar tidak merugi. Tujuannya menjaga inflasi, bukan menekan petani,” kata Poppy.
Namun, petani di lapangan justru mengeluhkan anjloknya harga di tingkat produsen, sementara harga di pasar konsumen tetap tinggi. Kondisi ini memperlihatkan rantai pasok yang timpang dan tidak efisien.
APBD Turun, Strategi Fiskal Tersendat
Poppy mengakui penurunan APBD Sumut 2025 akibat berkurangnya dana transfer pusat turut mempersempit ruang gerak fiskal daerah dalam mengendalikan inflasi.
“Dana transfer dari pusat berkurang, tentu ini berpengaruh terhadap strategi fiskal daerah,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Sumut yang hanya 4,85 persen dinilai belum cukup kuat menahan gejolak harga. Upaya memperkuat produksi lokal, sinergi antarwilayah, serta aktivasi peran BUMD masih berjalan lambat.
Inflasi “Tanda Pertumbuhan”? Pernyataan Kontraproduktif
Ironisnya, di tengah tekanan harga yang kian menekan daya beli masyarakat, Pemprovsu menilai inflasi yang tinggi masih dalam batas wajar.
“Inflasi tidak selalu buruk. Kalau disertai peningkatan aktivitas ekonomi, itu tanda pertumbuhan yang sehat,” ujar Poppy.
Pernyataan ini dinilai kontraproduktif, karena di lapangan masyarakat justru kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Inflasi yang dianggap sebagai “tanda pertumbuhan” justru berpotensi menekan konsumsi rumah tangga — pilar utama ekonomi Sumut.
Ekonom USU: Pasar Murah Tak Sentuh Akar Masalah
Ekonom Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Rahmad Hidayat, menilai kebijakan Pemprovsu hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Masalah inflasi di Sumut sudah struktural. Kalau rantai pasok dan tata niaga tidak dibenahi, seribu kali pasar murah pun tidak akan efektif,” tegasnya.
BPS mencatat, beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi Sumut. Lonjakan tertinggi terjadi pada harga cabai dalam tiga bulan terakhir.
Editor : Rhm
