MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID –Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Berkat Kurniawan Laoli, mengakui pihaknya belum merencanakan pembahasan anggaran untuk pemulihan bencana di wilayah Sumut.
Ia menyatakan belum dapat menyampaikan detail anggaran secara rinci. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan.
“Kita belum bisa menyampaikan secara detail, takut nanti salah menyebutkan angkanya,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut itu kepada wartawan, Selasa (2/12).
Menurutnya, meskipun APBD 2026 baru saja disahkan, Banggar DPRD Sumut belum dapat melakukan pembahasan penanganan bencana karena sedang memasuki masa libur.
“Kemarin ada pengesahan APBD, tapi kami belum melakukan rapat. Ketika bencana terjadi, kami bertepatan dalam masa libur, makanya kami juga waspada agar tidak keliru dalam menghitung,” ujarnya.
Berkat menilai anggaran pemulihan bencana alam bisa mencapai triliunan rupiah, karena pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan pendanaan pemulihan secara mandiri.
“Kalau saya prediksi, setidaknya pemulihan anggarannya akan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah,” ucapnya, sembari meminta bantuan pemerintah pusat untuk pendanaan pemulihan.
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah pusat terkait kayu hanyut saat bencana. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru membuat pernyataan yang berpotensi menimbulkan perdebatan publik.
“Jangan terburu-buru mengeluarkan statement, apalagi menyebut kayu hanyut itu terjadi secara alami. Perlu ada data dan kajian ilmiah terkait hal ini,” kata politisi NasDem itu.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah pusat menetapkan status bencana di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional, agar penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara maksimal.
“Saya rasa penting adanya status bencana nasional. Jangan sampai pemerintah membela kepentingan oligarki atau bisnis, tetapi harus mengutamakan keselamatan rakyat,” ujarnya mengakhiri.
Penulis : Yuli
