MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti korupsi Rp 4,5 miliar, kepada Ismail Fahmi Siregar (51) mantan Kepala Dinas ( Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kota Padangsidimpuan.
Mendengar putusan tersebut,terdakwa yang tidak Terima pun langsung mengamuk di ruang sidang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan Jumat (10/10) sore, sambil berteruam-teriak mengeluarkan ucapan yang tidak pantas.
“Kalian ( maksudnya Majelis hakim ) tidak punya hati nurani.Tidak ada cerita seperti itu,( pemotongan dana Alokasi Dana Desa) 18 persen,” ujar Terdakwa Ismail sambil berteriak-teriak setelah Majelis Hakim diketuai Y Girsang beranggotakan M.Kasim dan Y. Halawa menutup persidangan.
Hakim Anggota M Kasim coba menenangkan amarah terdakwa sambil berujar bahwa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa.
Mendengar ucapan tersebut, terdakwa makin emosi dan mengucapkan kata- kata kotor kepada majelis hakim.
” Anjxxng kalian semua.Gak senang mainkan kita,” ujar Ismail.
Tidak berlangsung lama, terdakwa pun di amankan oleh petugas Pengadilan dan dikembalikan ke ruang tahanan Pengadilan Negeri Medan.
Sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Y Girsang menghukum warga Jl. Jamalayu Lubis Nomor 43 Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan itu dengan hukuman 5 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 1 tahun.
Selain itu, terdakwa Ismail yang sempat melarikan diri( buron) saat penyidikan dibebani membayar Uang Pengganti ( UP) kerugian negara Rp 4,5 miliar ( bukan UP versi JPU Rp 5,9 miliar).
Menurut hakim, perbuatan terdakwa Ismail bersama Akhiruddin Nasution, tenaga honorer di Dinas PMD Sidimpuan terbukti melanggar Pasal 2 (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Perbuatan korupsi itu dilakukan terdakwa saat 29 dari 42 Kepala Desa se kota Padangsidimpuan menerima Alokasi Dana Desa( ADD) Tahun Anggaran 2023.
Semula terdakwa Ismail menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa dan Kaur Keuangan bahwa ADD tahap pertama cair pada Mei – Agustus 2023 sebesar Rp 348.186.641 setiap Desa.
Kemudian berlanjut saat pencairan Alokasi Dana Desa tahap ke II sebesar Rp.581.099.433 sekitar bulan September- Nopember 2023,Untuk melancarkan pemotongan tersebut, terdakwa Ismail menugaskan Akhiruddin Nasution( sudah dihukum) kepada Kades maupun Kaur Keuangan.
Menurut hakim dari kutipan Akhiruddin kepada penerima ADD terkumpul Rp 2,2 miliar dan melalui Husin Nasution Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 1,6 miliar sedangkan melalui terdakwa Ismail sendiri sebesar Rp 434 juta
” Pemotongan pencairan ADD tahap pertama sebesar Rp 63-65 juta dan tahap II sebesar Rp 100 hingga Rp 105 juta per Desa,” ujar hakim mengutip sebait amar putusannya
Majelis menilai perbuatan terdakwa menghambat pembangunan desa, karena dananya disetor kepada terdakwa sehingga penerimaan akan mengurangi volume pekerjaan. Yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa sempat melarikan diri sehingga menghambat proses hukum. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum
Sedangkan UP kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar akibat perbuatan terdakwa dikurangi dari Rp 5,9 miliar yang telah disetor pada Rekening Penitipan lainnya (RPL 123 KEJATI SUMUT No Rekening 8100120062872801 per tanggal 23 Juni 2025).
Artinya Rp 1,4 miliar lagi dikembalikan kepada terdakwa. Sebelumnya Jaksa dari Kejari Padangsidimpuan menuntut Terdakwa Ismail 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.
Penulis : Youlie
