Kemendagri : Pergeseran Anggaran Sebesar Rp 503 Miliar di Deli Serdang Tidak Cacat Hukum

- Jurnalis

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DELI SERDANG,SSOL.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pergeseran anggaran sebesar Rp. 503 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk penanganan kebencanaan bukan merupakan cacat hukum.

Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rikie, melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dalam pertemuan pendampingan di Jakarta, Kamis (01/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang, Suparno, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Faisal Rahman.

“Bukan (bukan cacat hukum). Baca lagi PP 12 Tahun 2019 Pasal 69, yang sifatnya darurat dan mendesak,” kata Fernando.

Fernando menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong. Anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan penanganan kebencanaan.

Baca Juga :  HARI Desak Kejati dan Kejari Se-Indonesia Bongkar Mafia MBG, Jangan Hanya Berhenti di Pusat

Dalam kondisi darurat, lanjutnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menginformasikannya kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti petunjuk teknis dan dapat diuji melalui fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Deli Serdang.

“Jadi cukup diinformasikan ke DPRD Kabupaten Deli Serdang saja. DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodasi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Fernando.

Ia menambahkan, kepala daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pergeseran tersebut selanjutnya diakomodasi dalam Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait belum disepakatinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2026, Fernando mengatakan regulasi tidak mewajibkan daerah melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :  Ketua FPAN Desak Kejari Medan Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan

Namun, kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan lebih sulit diakomodasi apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dilakukan.

Fernando juga menegaskan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kebencanaan wajib digunakan sesuai peruntukannya. Ia mencontohkan, anggaran untuk kebencanaan tidak dapat digunakan membeli kendaraan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Sementara itu, jika Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak disepakati hingga 30 September 2026, menurut Fernando, tidak ada Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pemerintah Daerah tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan. (*)

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Secara Aklamasi H.Farianda Sinik Terpilih Menjadi Ketua PWi Sumut Periode 2026-2031
Launching Inovasi “Hallo Johor”, Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga
Polrestabes Medan Gelar Pelatihan Kerja di Kawasan Rawan Narkoba
Mutasi Polri 2026: Dir Narkoba dan Sejumlah Kapolres di Sumut Berganti
PTPN 1 Regional 1 Mengaku Tidak Pernah Beri Izin Galian C dan Pencetakan Sawah di Lahan HGU
PTPN 1 Bongkar Eks Pasar Nawacita Sampali
Polrestabes Medan Bongkar Jaringan Narkoba, 83 Kg Sabu dan 10 Ribu Ekstasi Disita
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunker Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI 
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:22 WIB

Secara Aklamasi H.Farianda Sinik Terpilih Menjadi Ketua PWi Sumut Periode 2026-2031

Minggu, 22 November 2026 - 14:17 WIB

Launching Inovasi “Hallo Johor”, Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga

Minggu, 22 November 2026 - 14:16 WIB

Polrestabes Medan Gelar Pelatihan Kerja di Kawasan Rawan Narkoba

Minggu, 22 November 2026 - 14:14 WIB

Mutasi Polri 2026: Dir Narkoba dan Sejumlah Kapolres di Sumut Berganti

Minggu, 22 November 2026 - 14:12 WIB

PTPN 1 Regional 1 Mengaku Tidak Pernah Beri Izin Galian C dan Pencetakan Sawah di Lahan HGU

Berita Terbaru