Muhri Fauzi Hafiz Dorong Pengawasan Sekolah Rakyat Diperketat

- Jurnalis

Senin, 21 September 2026 - 18:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, melainkan juga kualitas pendidikan, pengawasan, serta pendampingan terhadap para peserta didik.

Pimpinan Umum Media Indonesia Raya (MIRA), Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang memiliki tujuan besar karena memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara gratis.

Menurut Muhri, perhatian pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fasilitas dan penambahan jumlah peserta didik, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan di lingkungan Sekolah Rakyat.

“Program ini sangat luar biasa karena memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Namun, pengawasan dan pendidikan di dalam Sekolah Rakyat juga harus diperketat agar tujuan program benar-benar tercapai,” ujar Muhri, Senin (21/9).

Baca Juga :  PLN Targetkan Pemulihan 100% Sore ini, Warga Minta Kompensasi

Ia menilai keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi faktor penting. Selain guru, pendamping asrama juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi para siswa.

Muhri menekankan, anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, tetapi juga pendampingan yang mampu membantu mereka mengembangkan potensi dan membangun kepercayaan diri.

“Guru dan pendamping asrama harus memiliki kompetensi serta kepedulian terhadap perkembangan anak. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik,” katanya.

Lebih lanjut, Muhri menyebut akses pendidikan gratis bagi lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin menunjukkan besarnya perhatian terhadap pemerataan kesempatan pendidikan. Menurutnya, perluasan program harus dibarengi dengan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran.

Baca Juga :  Wapres Gibran Perintahkan Proyek Pengendali Banjir dan Sabo Dam Hutanabolon Dikebut

“Perluasan program bukan hanya soal menambah jumlah penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bantuan hadir secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.

Karena itu, Muhri berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk kualitas tenaga pendidik, pendamping asrama, fasilitas, serta perkembangan peserta didik.

“Ketika seorang anak mendapatkan pendidikan yang layak, sebenarnya kita sedang membuka pintu masa depan bagi dirinya dan keluarganya. Pemerataan pendidikan harus menjadi jalan agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang dan menatap masa depan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD
Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina
Narkoba dan Judi Online Jadi Tantangan Baru, Layanan Rehabilitasi Dorong Dukungan Pemerintah
KAMMI Sumut Geruduk DPRD,Soroti  Polemik KPID dan Anggaran DPRD
LIPPSU Minta Audit Proyek SMA Unggulan Nias Rp87,3 Miliar
Sukses Dan Meriah Harmoni Milad 27 Th Pendawa Miliki Nilai Persaudaraan Yang Kokoh
Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan
Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 19:09 WIB

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

Senin, 21 September 2026 - 18:11 WIB

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 September 2026 - 18:08 WIB

Narkoba dan Judi Online Jadi Tantangan Baru, Layanan Rehabilitasi Dorong Dukungan Pemerintah

Senin, 21 September 2026 - 18:06 WIB

Muhri Fauzi Hafiz Dorong Pengawasan Sekolah Rakyat Diperketat

Senin, 21 September 2026 - 17:54 WIB

KAMMI Sumut Geruduk DPRD,Soroti  Polemik KPID dan Anggaran DPRD

Berita Terbaru

Daerah

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 Sep 2026 - 18:11 WIB