MEDAN, SSOL.ID- Polemik Makan Bergizi gratis dan Koperasi Desa bukan sekedar soal anggaran Rp300 triliun rupiah, tapi soal keberanian memindahkan uang negara dari kantong koruptor ke rakyat.
Setiap hari, ruang publik dipenuhi dua suara yang berseberangan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Satu sisi menyorot manfaatnya bagi gizi anak dan ekonomi desa. Sisi lain melontarkan kritik: pemborosan, kualitas menu yang tak enak, kasus keracunan, hingga dugaan korupsi pejabat Badan Gizi Nasional.
Angkanya memang membuat alis terangkat. MBG disebut menyerap sekitar Rp300 triliun dari efisiensi APBN. Dana sebesar itu juga digelontorkan untuk membangun Kopdes di seluruh Indonesia. Wajar jika publik bertanya: sebesar apa manfaatnya dibanding uang yang keluar?
Pertanyaan itu makin keras setelah aparat menangkap petinggi BGN terkait dugaan korupsi anggaran MBG. Kasus ini jadi amunisi bagi para pengkritik Presiden Prabowo Subianto. Di podcast, media arus utama, hingga media sosial, narasi “program sia-sia” dan “pemborosan” terus digaungkan. Sebagian masyarakat pun terprovokasi.
Efisiensi vs Korupsi: Pilihan yang Dipaksa Jelas
Presiden Prabowo berkali-kali menjelaskan logika dasarnya. Dana MBG bukan “uang baru”, melainkan uang efisiensi APBN Rp300 triliun yang selama ini rawan menjadi “bancakan” pejabat korup.
“Daripada habis ke kantong pejabat, dinikmati keluarga dan kolega, lebih baik ke anak-anak sekolah. Bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan fisik mereka,” tegasnya.
Logika itu sederhana tapi menohok: memindahkan uang dari titik rawan korupsi ke titik yang langsung menyentuh rakyat. Jika benar dijalankan, ini pergeseran prioritas anggaran yang berani. Tapi “jika” itu kuncinya.
Saat Kritik Bertemu Aksi di Jalan
Kebijakan ini jelas membuat pihak yang dirugikan gerah. Buktinya, mahasiswa turun ke jalan menyuarakan “Hentikan MBG”. Aksi itu sah sebagai bagian demokrasi.
Tapi di ruang publik muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting: dari mana dana aksi itu? Siapa yang membiayai? Pertanyaan ini bukan untuk mendiskreditkan, tapi mengingatkan bahwa setiap gerakan sosial juga butuh transparansi, sama seperti program pemerintah yang dituntut transparan.
Uang Negara, Ujungnya Harus Rakyat
Polemik MBG dan Kopdes sebenarnya bukan soal menu enak atau tidak, bukan hanya soal jumlah anggaran. Ini soal arah: uang negara mau dibawa ke mana?
Jika benar Rp300 triliun efisiensi itu selama ini menguap ke korupsi, maka mengalihkannya ke gizi anak dan koperasi desa adalah pilihan yang masuk akal. Tapi akal harus dibuktikan dengan kerja. Mutu gizi harus terjaga. Pengawasan harus ketat. Kasus korupsi BGN harus jadi pelajaran, bukan alasan membatalkan program.
Sebaliknya, jika kritik publik soal pemborosan dan kualitas benar, maka pemerintah wajib koreksi cepat, bukan defensif. Karena uang negara bukan milik pemerintah. Uang itu milik rakyat. Ujungnya harus kembali ke rakyat: anak yang sehat, desa yang kuat ekonominya.
Pilihan akhirnya kembali ke kita semua: mau mendukung pengalihan dana dari kantong koruptor ke piring anak sekolah, atau membiarkan status quo bertahan. Debat boleh panas. Tapi ujungnya harus satu: akuntabilitas.
Penutup
MBG dan Kopdes bukan program biasa. Keduanya menyentuh dua titik paling rawan sekaligus paling vital: perut anak Indonesia dan ekonomi desa. Karena itu, wajar publik menuntut lebih dari sekadar niat baik. Publik menuntut bukti: menu bergizi benar sampai ke anak, koperasi benar menggerakkan ekonomi desa, dan setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, niat sebaik apa pun akan kalah oleh keraguan.
Debat boleh terus bergulir. Demo boleh terus terjadi. Tapi satu hal yang tidak boleh berhenti: pengawasan. Karena ujung dari setiap kebijakan anggaran harus sama — rakyat yang diuntungkan, bukan pejabat yang diuntungkan.
Penulis : Bahrum Nasution
