Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki semester kedua dengan dua wajah yang sama-sama diuji: ketegasan membereskan kebocoran dan kemampuan meredam gejolak harga.
Di satu sisi, Kejaksaan RI tancap gas membongkar kasus besar di tambang, perkebunan, dan bea cukai. Aset sitaan bertambah. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menutup celah lewat kebijakan “Ekspor Satu Pintu”. Tujuannya jelas: pajak ekspor nggak boleh lagi “bocor halus” lewat under invoicing.
Langkah itu berani. Karena menyentuh kepentingan lama. Wajar bila menimbulkan kegaduhan. Kritik dari pelaku usaha, diskusi panas di DPR, bahkan demo mahasiswa di jalanan adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Asal tertib.
Tiga Ujian Berat Pekan Ini
1. Ujian Konsistensi Hukum
Pemberantasan korupsi SDA tidak boleh berhenti di headline. Publik menunggu konsistensi: proses hukum tuntas, aset kembali ke negara, dan tidak ada tebang pilih. Kalau hanya “ikan kecil” yang diseret sementara “kapal besar” lolos, kepercayaan publik akan runtuh lebih cepat daripada putusan pengadilan.
2. Ujian Daya Beli Rakyat
Kenaikan harga pangan dan penyesuaian BBM non-subsidi langsung terasa ke dapur rumah tangga dan kantong mahasiswa. Subsidi + bansos adalah bantalan wajib. Tapi bantalan tanpa pengawasan distribusi = bocor juga. Pemerintah harus pastikan: yang dibantu memang yang berhak. Operasi pasar dan audit distribusi BBM subsidi harus jalan bareng.
3. Ujian Tata Kelola MBG
Program Makan Bergizi Gratis adalah taruhan besar Prabowo untuk lawan stunting. Tapi program sebesar ini rawan: rekanan telat bayar, honor pekerja dipotong, menu tidak sesuai standar. Sorotan mahasiswa dan LSM bukan bentuk penolakan. Itu peringatan dini. BGN harus buka data, buka kanal pengaduan, dan tegas mencopot pengelola dapur nakal. MBG untuk anak, bukan untuk bancakan.
Catatan untuk Semua Pihak
Untuk Pemerintah: Berani menutup keran bocor itu langkah maju. Tapi keberanian harus diikuti kecepatan. Kecepatan merespons keluhan, kecepatan memperbaiki sistem, kecepatan menindak oknum. Jangan sampai rakyat hanya dapat “pidato” sementara harga tetap naik.
Untuk Mahasiswa & Masyarakat: Kritik itu vitamin demokrasi. Turun ke jalan sah. Tapi rusak fasilitas umum, bakar ban, dan anarki bukan solusi. Itu justru mengalihkan fokus dari isu harga ke isu keamanan. Suara lantang + data valid + tuntutan konkret = lebih didengar daripada teriakan kosong.
Untuk DPR & OJK/BPK: Fungsi pengawasan wajib hidup. Panggil pemerintah, panggil BGN, bedah anggaran subsidi dan MBG bareng-bareng. Rakyat butuh laporan, bukan janji.
Penutup
Indonesia sedang diuji. Diuji apakah berani melawan oligarki nakal di SDA. Diuji apakah sanggup menjaga harga pangan tetap wajar. Diuji apakah MBG benar-benar sampai ke perut anak, bukan nyangkut di jalan.
Prabowo bilang ingin “berantas kebocoran”. Rakyat bilang ingin “harga stabil + program jalan bersih”. Dua kalimat itu harus ketemu di satu titik: tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kalau titik itu ketemu, gejolak harga bisa diredam. Kalau tidak, demo hari ini hanya jadi prolog demo yang lebih besar besok.
Penulis : Red
