MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID– Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara, Dewata Sakti, mengapresiasi langkah tegas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi mengandung praktik mark-up anggaran.
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Dewata Sakti, keberanian seorang kepala daerah untuk menolak proyek yang tidak memiliki kajian yang jelas merupakan langkah penting dalam mencegah pemborosan anggaran serta menutup ruang terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengapresiasi ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang tidak serta-merta menyetujui proyek hanya karena telah diajukan oleh pihak tertentu. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dewata Sakti.
Dewata menegaskan bahwa Sumatera Utara membutuhkan budaya pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Karena itu, langkah penolakan terhadap proyek yang dinilai tidak rasional harus menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhati-hati dalam menyusun program dan anggaran.
DPD IMM Sumut juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat sistem pengawasan internal, membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan, serta memastikan seluruh proyek yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bobby Nasution yang menegaskan bahwa seluruh pengajuan proyek harus transparan, masuk akal, dan melalui proses yang jelas.
“Kami berharap ketegasan ini tidak berhenti pada satu atau dua proyek saja, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik mark-up maupun permainan anggaran,” tambahnya.
DPD IMM Sumut menyatakan siap mengawal setiap upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Penulis : Yuli
