MADINA, SUARASUMUTONLINE.ID– Sejumlah spanduk bernada desakan keras kepada aparat penegak hukum terlihat terpasang di berbagai titik strategis di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dalam beberapa hari terakhir. Keberadaan spanduk tersebut sontak menyita perhatian dan memicu perbincangan luas di ruang publik.
Isi spanduk menuntut agar Kejaksaan Agung segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madina serta oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Madina terkait dugaan praktik “uang kutipan” di sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina.
Aktifis Anti Korupsi Pangeran Siregar, turut memberikan pernyataan tegas terkait fenomena tersebut. Ia menilai bahwa kemunculan spanduk di berbagai titik Kota Panyabungan merupakan sinyal kuat adanya krisis kepercayaan publik.
“Spanduk yang terpampang di sejumlah titik ini bukan sekadar alat ekspresi, melainkan peringatan terbuka kepada aparat penegak hukum. Ini adalah suara masyarakat yang menuntut kejelasan dan keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika dugaan praktik “uang kutipan” tersebut benar adanya, maka hal itu merupakan pelanggaran serius yang harus segera diusut tuntas, terlebih jika melibatkan oknum aparat penegak hukum.
“Kita tidak boleh mentolerir praktik yang merusak kepercayaan publik. Jika ada keterlibatan oknum, maka harus diperiksa secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan langsung guna memastikan proses penanganan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan di tingkat daerah.
“Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Ketika kepercayaan masyarakat mulai terganggu, maka negara harus hadir dengan tindakan nyata. Ini penting untuk menjaga marwah institusi hukum,” tambahnya.
Selain itu, Pangeran Siregar juga meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti hasil press release yang telah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terkait dugaan praktik kutipan tersebut.
Menurutnya, hasil press release tersebut tidak boleh berhenti pada tataran klarifikasi semata, melainkan harus menjadi dasar untuk langkah hukum lanjutan yang lebih mendalam dan transparan.
“Jaksa Agung harus segera menindaklanjuti hasil press release Kejari Madina. Jangan sampai ini hanya menjadi pernyataan formal tanpa tindakan nyata. Harus ada penyelidikan yang serius dan terbuka agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam hasil tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka Kejaksaan Agung perlu turun langsung untuk memastikan proses penanganan berjalan objektif dan bebas dari intervensi.
“Ini menyangkut integritas lembaga penegak hukum. Jika tidak ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.
Negara harus hadir dan menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara adil,” tutupnya.
Penulis : Yuli
