MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan biaya SPP siswa siswi tingkat SMA dan SMK se Sumatera Utara pada bulan Juni 2025 terhitung sejak tahun ajaran 2025-2026 terus menjadi sorotan di tengah gencarnya himbauan Sekolah untuk bayar uang SPP sebelum ujian Semester di bulan September ini.
Kali ini, statment keras berasal dari Pengamat kebijakan publik Elfanda Ananda. Yang menilai apa yang di sebutkan Bobby Nasution itu hanya janji politik.
“Janji politik Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK—baik uang SPP maupun iuran komite—hingga kini hanya tinggal wacana. Ia pernah berjanji tidak akan ada lagi pungutan di sekolah negeri, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Sejak kewenangan pendidikan menengah diambil alih provinsi, beban biaya semakin berat bagi orang tua, apalagi di tengah tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang rendah,” tegasnya, Selasa (16/9).
Lebih lanjut Elfenda mengatakan, sampai saat ini Banyak sekolah negeri masih memungut iuran dengan dalih mendukung operasional, sehingga rakyat dijejali retorika pendidikan gratis, namun tetap dipaksa membayar.
“Keterlambatan realisasi janji ini mencerminkan lemahnya komitmen politik dan keberpihakan pada rakyat. Alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan tameng, sebab APBD Sumut justru masih gemuk dengan belanja birokrasi, perjalanan dinas, serta tunjangan pejabat dan DPRD. Persoalan utamanya bukan sekadar dana, melainkan prioritas dan komitmen kepala daerah, ” jelasnya.
Hal ini merupakan Kegagalan memenuhi janji pendidikan gratis bukan hanya melukai rakyat, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik.
” Pendidikan seharusnya menjadi instrumen utama memutus rantai kemiskinan, namun di Sumut justru berubah menjadi beban keluarga. Jika hal ini terus dibiarkan, Bobby Nasution akan tercatat sebagai pemimpin yang pandai berjanji, namun gagal memberi solusi nyata bagi generasi muda.
Jejak rekam janji politik Bobby pun berbicara. Saat menjabat Wali Kota Medan, ia mudah berjanji: parkir berlangganan akan memperbaiki layanan, Medan menjadi kota kuliner, dan bebas banjir. Namun kenyataan di lapangan, janji-janji itu tidak terwujud. APBD Medan justru habis untuk proyek-proyek top down yang lebih menonjolkan ambisi pribadi dan kelompoknya ketimbang kebutuhan rakyat, ” beber Elfenda lagi.
Karena itu, masih kata Elfanda, setiap janji politik semestinya dihitung secara matang, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah maupun kemauan politik anggaran. Tanpa komitmen kuat, janji hanya akan menjadi retorika kosong yang semakin menjauhkan rakyat dari pemimpinnya.
Sedari awal sudah banyak yang menyangsikan janji gubernur Bobby Nasution tersebut. Namun, kelihatannya Gubernur lebih mementingkan populisme ketimbang memastikan lewat kajian akan kemampuan keuangan daerah.
“Sampai saat ini, tidak jelas penyebabnya kenapa janji tersebut tidak dapat diwujudkan. Tidak ada transparansi dan akuntabilitas sebagai kepala pemerintahan provinsi sumut soal seberapa besar kemampuan keuangan daerah, ” tutupnya.
Penulis : Youlie
