Bobby Nasution dan Jajaran Siap Dimintai Keterangan KPK, Jika Dibutuhkan

- Jurnalis

Senin, 30 Juni 2025 - 15:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN,  SUARASUMUTONLINE. Id- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya angkat bicara terkait penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI beberapa waktu yang lalu. Kepada sejumlah wartawan mengaku sudah berulang kali memperingati semua jajarannya untuk tidak korupsi. Bahkan, saat ini ia memerintahkan untuk semua OPD agar siap membantu pihak KPK jika di mintai keteranganya terkait perkara korupsi di Sumut,termasuk dia.

” Saya sudah berulang kali memperingati jajaran saya untuk tidak korupsi, namun kenyataan lain yang terjadi, dan yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi, ini Pak Topan di-OTT oleh KPK tentu kami sangat sayangkan, kami juga menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan kebijakan yang di ambil KPK, ” kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Senin (30/6).

Oleh karenanya Bobby meminta semua pihak untuk harus bisa mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing.

“Yang pasti semua peluang terbuka, saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan. Selain diberi amanah kita juga diberi tanggung jawab juga tapi kita diberi wewenang, wewenang ini kadang-kadang orang suka lalai atas tanggung jawabnya atas wewenangnya. Kita selalu mengingatkan jangan korupsi, kemarin juga sudah kita sampaikan jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C semua nggak ada, tujuannya untuk masyarakat,” Benernya.

Baca Juga :  Polda Sumut Imbau Warga Tak Gelar Pesta dan Kembang Api Saat Tahun Baru

Menanggapi adanya informasi terkait aliran uang dan suap dugaan korupsi proyek Jalan Kadis PUPR Topan Ginting terhadap beberapa oknum di jajaran Pemprov Sumut, pihaknya sudah memberi intruksi kepada jajaranya untuk segera menginformasikannya.

” Tadi juga ada dikatakan bahwa ada aliran dana kepada sesama, atasan dan bawahan terkait kasus ini, maka kita katakan, bahwa atasan atau bawahan yang dimintain keterangan wajib memberikan keterangan kepada pihak yang terkait, agar proses penyidikan perkara ini bisa berjalan lancar, dan jika saya dimintain keterangan juga oleh KPK maka saya akan siap memberikan keterangan yang diminta” Kata Bobby.

Baca Juga :  Wali Kota Medan " Gaji dan Tunjangan DPRD Medan Tidak Naik"

Namun, saat ditanyakan apakah bobby juga menerima aliran dana fee proyek yang di terima Topan Ginting sebesar Rp 8 Miliar, bobby enggan menjawabnya .

“Nanti hukum aja yang lihat,” pungkasnya

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap 5 orang dalam OTT di kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP alias Topan Ginting.

Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya telah menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“KPK melakukan gelar perkara 5 orang tersangka TOP Kepala Dinas PUPR Sumut, RES kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK untuk perkara di Dinas PUPR, HEL PPK Satker PJN Wil 1 Sumut, KIR Dirut PT DNG dan RAY Direktur PT RN. Keduanya pihak swasta yang memberi suap untuk kepada 3 orang tadi,” katanya dilihat detikSumut dari konferensi pers yang disiarkan di YouTube, dan InstagramKPK RI, Sabtu (28/6) lalu. Yoelie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Milad ke-79, HMI Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas dan Kawal Pembangunan
Bedah Buku “Reset Indonesia”: Dhandy Laksono dan Benaya Harobu Soroti Isu Ketidakadilan Sosial dan Demokrasi
RDP Komisi III Dengan Pedagang Pasar Sambas, Pedagang, ” Pengosongan Pasar Sambas Terlalu terburu-buru, ada 355 Pedagang Yang Harus di Relokasi”
Pedagang Pasar Sambas Teken Perjanjian untuk Mengosongkan Lantai Dua Awal April 2026 Hasim SE Turun Langsung Ke Pasar Sambas
PN Medan Tunda Eksekusi Pasar Sambas hingga Selesai Idulfitri 2026
Anggota DPRD Medan Minta PUD Pasar Tunda Eksekusi Pasar Sambas Medan
Dari 71 SPPG Yang Beroperasi di Medan, Baru 42 yang Terima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Besok, Pedagang di Lantai 2 Pasar Sambas Harus Kosongkan Lapaknya
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 Februari 2026 - 12:10 WIB

Milad ke-79, HMI Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas dan Kawal Pembangunan

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:17 WIB

Bedah Buku “Reset Indonesia”: Dhandy Laksono dan Benaya Harobu Soroti Isu Ketidakadilan Sosial dan Demokrasi

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:19 WIB

RDP Komisi III Dengan Pedagang Pasar Sambas, Pedagang, ” Pengosongan Pasar Sambas Terlalu terburu-buru, ada 355 Pedagang Yang Harus di Relokasi”

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:16 WIB

Pedagang Pasar Sambas Teken Perjanjian untuk Mengosongkan Lantai Dua Awal April 2026 Hasim SE Turun Langsung Ke Pasar Sambas

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:14 WIB

PN Medan Tunda Eksekusi Pasar Sambas hingga Selesai Idulfitri 2026

Berita Terbaru