Stop Politisasi Potongan Video Ceramah Jusuf Kalla: Umat Kristen Tetap Tenang!

- Jurnalis

Rabu, 15 April 2026 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Laporan Polisi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) terhadap Wakil Presiden ke- 10 dan ke- 12, Muhammad Jusuf Kalla tidak mewakili siapapun, kecuali kelompok, diri para pelapor sendiri. Maka yang keberatan terhadap potongan video ceramah Muhammad Jusuf Kalla hanya nama- nama yang namanya tertera dalam laporan polisi tersebut dan rombongannya.

Hingga para pelapor menunjukkan laporan polisinya ke publik di depan kamera para wartawan, tidak ada seorang pun warga negara biasa, penganut agama Kristen Protestan maupun Katolik (yang bukan elit Ormas) yang keberatan dengan membuat laporan polisi di salah satu Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri. Maka dengan demikian ditemukan fakta, bahwa gerakan lapor rame- rame tersebut adalah gerakan elit dan bermotif politik, bukan gerakan umat, rakyat.

“Oleh karena aksi lapor- lapor tersebut dilakukan oleh elit, maka dapat dipastikan tidak berpengaruh terhadap apapun. Umat Kristen Indonesia tidak terpengaruh pada potongan video pernyataan Muhammad Jusuf Kalla. Umat Kristen Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya justru resah atas kondisi ekonomi akibat krisis politik global yang telah berpengaruh terhadap Indonesia,” tegas Sutrisno Pangaribuan, Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Rabu (15/3).

Baca Juga :  DPRD Tapteng Adukan Dugaan Penimbunan Bantuan Banjir hingga Busuk ke Polres

Nilai tukar rupiah yang terus melemah (1USD= Rp 17.105) pada penutupan di pasar spot, Senin (13/04/2026) jauh lebih meresahkan dari potongan video ceramah Ketum PMI yang dipolitisasi. Maka yang seharusnya dilakukan kelompok ormas yang gemar lapor- lapor tersebut adalah membantu pemerintah. Apalagi para pimpinan ormas pelapor tersebut juga bagian dari pimpinan Parpol di koalisi pemerintah. Selain pimpinan Parpol, para pimpinan ormas pelapor tersebut juga tercatat sebagai komisaris di perusahaan (anak perusahaan) BUMN/ Danantara.

“Perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, mempengaruhi harga minyak dunia, termasuk meningkatnya harga plastik adalah ancaman nyata terhadap Indonesia. Maka yang seharusnya dilakukan oleh elit ormas Kristen yang mengklaim meneladani Kristus adalah membantu pemerintah, gotong royong dalam menghadapi sejumlah ancaman krisis jika perang terus berlanjut,” tambahnya.

Baca Juga :  Kanwil Ditjenpas Sumut Temukan Diduga Sabu di Lapas Tebing Tinggi Saat Razia

Sebagai warga negara Indonesia penganut agama Kristen Protestan, Sutrisno mengatakan, maka tidak ada Ormas, kelompok sosial masyarakat yang berhak mewakili sikap dan aspirasi saya, pun warga Kristen lainnya. Maka tidak boleh ada Ormas yang mengatasnamakan suara atau aspirasi umat Kristen, terlebih dalam urusan politisasi potongan video Muhammad Jusuf Kalla. Jika ingin melapor ke Polri, lebih baik membuat laporan atas nama diri sendiri tanpa menarik- narik Ormas Kristen.

” Pimpinan Ormas Kristen perlu belajar agar tidak gegabah, grasa grusu hanya demi memanfaatkan momentum. Suara, aspirasi, aksi harus didasari oleh keputusan bersama dalam organisasi, bukan sekedar reaksi dangkal yang sarat dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Berhentilah berdiri di atas klaim sepihak terhadap kepentingan umat, terlebih kepada Ormas Kristen yang tidak pernah diberi mandat oleh umat dalam menyampaikan suara dan aspirasi umat Kristen,” tutupnya.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinas SDABMBK Medan Jemput Bola Tangani Infrastruktur
Pimpinan Dewan Dukung Perdamaian Kasus AT, Dorong Polrestabes Medan Terapkan RJ
Haornas 2026: Kejuaraan Catur SIWO PWI–STOK Binaguna Medan Siap Digelar
Gubernur Bobby Nasution Wujudkan Impian SMPN 4 Sitolu Ori Miliki Gedung Permanen
DPRD Sumut Bongkar: PT Tun Sewindu Diduga Kuasai Hutan Lindung Tanpa Izin Kementerian
21 Paket Proyek Dinkes Asahan Rp.5,4 Miliar Disorot
Taman Buah Deli Serdang Riuh Dengan Rianh Anak-anak
Kabag Kesra Pemkab Deliserdang Bantah Isu Pengadaan Jilbab Rp525 Juta Libatkan Istri Bupati dan Bendahara PKK
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 21:03 WIB

Dinas SDABMBK Medan Jemput Bola Tangani Infrastruktur

Jumat, 7 Agustus 2026 - 21:02 WIB

Pimpinan Dewan Dukung Perdamaian Kasus AT, Dorong Polrestabes Medan Terapkan RJ

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:56 WIB

Haornas 2026: Kejuaraan Catur SIWO PWI–STOK Binaguna Medan Siap Digelar

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:54 WIB

Gubernur Bobby Nasution Wujudkan Impian SMPN 4 Sitolu Ori Miliki Gedung Permanen

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:45 WIB

DPRD Sumut Bongkar: PT Tun Sewindu Diduga Kuasai Hutan Lindung Tanpa Izin Kementerian

Berita Terbaru

Berita

Dinas SDABMBK Medan Jemput Bola Tangani Infrastruktur

Jumat, 7 Agu 2026 - 21:03 WIB