SIMALUNGUN, SUARASUMUTONLINE.ID – Puluhan massa aksi yang merupakan petani dari Kecamatan Tapian Dolok mendatangi Kantor Bupati Simalungun, Senin (2/2). Menuntut kejelasan dan keadilan terkait penggunaan lahan eks Goodyear yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani, namun kini dialihkan untuk program ketahanan pangan nasional.
Aksi tersebut dipicu kekecewaan petani setelah lahan yang telah mereka kelola bertahun-tahun digusur menggunakan alat berat (grader), meski tanaman ubi dan sayuran di atasnya telah memasuki masa panen. Ironisnya, lahan yang telah diratakan itu kembali ditanami ubi oleh pihak lain.
“Ubi digrader saat sudah mau panen, lalu sekarang ditanami ubi lagi. Padahal petani sebelumnya juga menanam ubi,” ujar Candra Malau, Direktur Senada Institute, dalam orasinya.
Para petani menegaskan tidak menolak program ketahanan pangan pemerintah. Namun mereka meminta agar dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan justru tersingkir di wilayah tempat mereka tinggal.
“Kalau tidak ada masalah, kami tidak akan hadir di sini,” kata Novi, seorang petani.
Para petani memahami bahwa lahan tersebut merupakan milik pemerintah dan tidak memiliki niat untuk menguasainya. “Kami hanya ingin bertahan hidup dengan bertani, tidak ada sedikit pun hasrat untuk memiliki,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap, petani Nagori Purba Sari menyebut telah mengelola sekitar 53 hektare dari total 200 hektare lahan eks Goodyear selama hampir sepuluh tahun terakhir. Lahan tersebut menjadi sumber mata pencaharian ratusan petani dari sejumlah kelompok tani.
Petani juga mengaku telah mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun agar dilibatkan dalam program ketahanan pangan nasional. Bahkan mereka menyatakan siap membayar retribusi dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun permohonan tersebut tidak mendapat respons.
“Kami menerima tanaman kami diratakan dan diganti jagung. Tapi setelah panen, kenapa kembali ditanami ubi dan bukan oleh kami?” kata Novi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan seorang petani bermarga Saragih. Ia menyoroti pengelolaan lahan yang justru melibatkan pihak dari luar daerah.
“Kami warga di lokasi hanya melihat-lihat saja. Kami siap membayar untuk menambah PAD, asalkan diberi kesempatan mengelola,” ujarnya.
Usai menyampaikan orasi di depan gerbang Kantor Bupati Simalungun, para petani kemudian dipersilakan masuk untuk berdialog. Mereka diterima oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Albert Saragih, di Balei Tuan Rondahaim Saragih.
Dalam pertemuan tersebut, Albert menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan petani akan diteruskan kepada Bupati Simalungun untuk ditindaklanjuti. Ia juga meminta petani tetap menjaga situasi kondusif sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah.
Para petani berharap dialog tersebut menjadi langkah awal penyelesaian konflik agar program ketahanan pangan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak dan keberlangsungan hidup petani lokal.
Penulis : Yuli
