Dari Hegemoni ke Multipolar: Purwadi Mangunsastro Sorot Kedaulatan Ekonomi RI Sambut “Indonesia Emas”

- Jurnalis

Selasa, 16 Juni 2026 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, S. Purwadi Mangunsastro, menilai tatanan dunia sedang bergeser dari unipolar ke multipolar. Pemicunya: tergerusnya kepercayaan global ke Dolar AS dan menguatnya konsolidasi ekonomi blok BRICS.

3 Poin Inti Refleksi Geopolitik Purwadi:

1. Ancaman Struktural Domestik
Purwadi menyebut Pemerintahan Prabowo mewarisi beban lama: kapitalisme Orde Baru, ekstraksi SDA masif, dan ketergantungan digital. Dampaknya masih kerasa: ketimpangan melebar, kelas menengah tertekan, Rupiah rentan guncangan eksternal.

Baca Juga :  PERIODE TRANSISI: Rekonstruksi Menuju Kedaulatan Bangsa yang Holistik

2. Perangkap “Unequal Exchange”

Data BPS 2026 nunjukin batu bara, CPO, bijih logam masih dominasi >30% ekspor nonmigas RI. Pola ini, kata dia, bentuk neokolonialisme: RI ekspor bahan mentah murah, impor barang jadi mahal.
Solusinya: terobosan Danantara, badan ekspor satu pintu era Prabowo untuk kuatkan kedaulatan tawar RI.

3. Resep “Dekolonisasi Struktural”
Doktrin pasar bebas dinilai timpang karena negara maju masih proteksionis + subsidi, sementara RI dipaksa buka pasar. Ditambah “digital divide” yang bikin devisa bocor ke platform asing.
Jawabannya balik ke Trisakti Soekarno: Berdikari Politik, Ekonomi, Kebudayaan. Kuncinya: hilirisasi konsisten, SDM berkarakter, kuasai teknologi, dan kembangkan Rupiah Digital/CBDC + aliansi semikonduktor biar lepas dari hegemoni.

Baca Juga :  KORUPSI MASSAL DI BIROKRASI SUMUT: 13 Kadis Terjerat, Kerugian Negara Rp53,6 Miliar Pengamat: Ada Budaya "Setoran" dan Lemahnya Pengawasan

Penutup: Purwadi menekankan geopolitik multipolar jangan cuma jadi “tontonan”. Harus jadi alat dorong kedaulatan ekonomi sampai akar rumput lewat ekonomi kerakyatan + asas kekeluargaan sesuai UUD 1945.

 

 

Penulis : S. Purwadi Mangunsastro,

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menakar Kegagalan Sistemik UUD 1945 Pasca-Amandemen; Jalan Buntu dan Desakan  Rekonstruksi 
Melampaui Batas Kedaulatan: Menakar Tanggung Jawab Hukum Internasional dan Esensi Filosofi Indonesia ber-Pancasila dalam Krisis Asap Lintas Batas
Menggugat Kompas yang Patah: Panggilan Sumpah Pemuda 2026 untuk Merebut Kembali Arah Bangsa
Ketika Viral Mengalahkan Kebenaran
Akademisi: Pengawasan Ombudsman ke Lapas Harus Menjadi Momentum Pembenahan
ANALISIS KRISIS KONSTITUSIONAL PASCA-REFORMASI DAN URGENSI REKONSTRUKSI SISTEM PEMERINTAHAN
Saat Vonis Bebas Jadi Cermin Evaluasi Kejaksaan
KORUPSI MASSAL DI BIROKRASI SUMUT: 13 Kadis Terjerat, Kerugian Negara Rp53,6 Miliar Pengamat: Ada Budaya “Setoran” dan Lemahnya Pengawasan
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 12:04 WIB

Menakar Kegagalan Sistemik UUD 1945 Pasca-Amandemen; Jalan Buntu dan Desakan  Rekonstruksi 

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Melampaui Batas Kedaulatan: Menakar Tanggung Jawab Hukum Internasional dan Esensi Filosofi Indonesia ber-Pancasila dalam Krisis Asap Lintas Batas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Menggugat Kompas yang Patah: Panggilan Sumpah Pemuda 2026 untuk Merebut Kembali Arah Bangsa

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:44 WIB

Ketika Viral Mengalahkan Kebenaran

Minggu, 27 September 2026 - 20:16 WIB

Akademisi: Pengawasan Ombudsman ke Lapas Harus Menjadi Momentum Pembenahan

Berita Terbaru

Daerah

Pemkab Deli Serdang Dukung Pelestarian Budaya Karo

Kamis, 5 Nov 2026 - 12:11 WIB