MEDAN, SUARASUMUT ONLINE. ID – Meski telah di minta oleh Komisi 4 DPRD Kota Medan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang masih di sengketakan. Namun pihak pengembang Perumahan Pacific Palace yang berada dj jalan Tapian Nauli Pasar I, kecamatan Medan Sunggal, Jumat (11/7).
Dari hasil investigasi SUARASUMUTONLINE.ID diketahui sampai berita ini diturunkan pihak PT Graha Sinar Mas masih beraktifitas seperti biasa masih meneruskan proyek pembangunan perumahan Pacific Palace.
” Masih kerja kok, masih aktif semua, memangnya kenapa, cuma ini sudah sebagian pulang, kalau mau keliling lihat-lihat perumahan nya besok aja, ” Kata security yang tidak mau disebutkan namanya kepada suarasumitonlinw.id
Pantauan suarasumutonline.id dilapangan masih terlihat pekerja bangunan dan alat berat lainya melakukan aktivitas. Padahal sebelumnya pada pertemuan antara Komisi 4 DPRD Kota Medan, pemilik lahan, pengembang dan sejumlah pihak pada Selasa (8/7) yang lalu, Ketua komisi 4 DPRD kota Medan meminta agar pihak pengembang menghentikan segala aktivitas karena masih berproses hukum.
“Karena ini masih berproses hukum hingga melibatkan adanya pengaduan ke Polda Sumut. Maka baik antara pemilik lahan dan pengembang dapat saling menghargai sampai adanya proses hukum yang ikrah,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak.
Senada, anggota Komisi 4 Lailatul Badri menyatakan bahwa tidak seharusnya ada aktivitas pembangunan di atas lahan yang masih dalam sengketa hukum. “Penerbitan PBG seharusnya ditunda sampai ada kepastian hukum yang tetap,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, pihak pelapor Hargito Bongawan bersama kuasa hukumnya Jon Purba menyampaikan keberatan atas pendirian perumahan Pacific Palace yang disebut berdiri di atas lahan milik kliennya, Yohannes.
“Klien kami adalah pemilik sah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 423/K/Pdt/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 1992,” kata Jon.
Menurutnya, lahan tersebut awalnya diperoleh dari ahli waris Dt Mansyursyah dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik pada 2006, setelah dinyatakan bersih secara administrasi. Namun, proses pengukuran ulang sempat terganggu karena muncul klaim kepemilikan lain.
Sementara itu, perwakilan pengembang PT Graha Sinar Mas, Sukimin Basri, menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah dan berlaku hingga tahun 2045.
Pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara (PSKP), M Ariyanto, menyatakan bahwa penerbitan dua SHGB atas nama pengembang telah melalui prosedur hukum dan administrasi yang sah. Komisi 4 DPRD Kota Medan belum mengambil keputusan dan menyatakan akan menunda rapat lanjutan untuk merumuskan rekomendasi. Yoelie
