Dari Hegemoni ke Multipolar: Purwadi Mangunsastro Sorot Kedaulatan Ekonomi RI Sambut “Indonesia Emas”

- Jurnalis

Selasa, 16 Juni 2026 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, S. Purwadi Mangunsastro, menilai tatanan dunia sedang bergeser dari unipolar ke multipolar. Pemicunya: tergerusnya kepercayaan global ke Dolar AS dan menguatnya konsolidasi ekonomi blok BRICS.

3 Poin Inti Refleksi Geopolitik Purwadi:

1. Ancaman Struktural Domestik
Purwadi menyebut Pemerintahan Prabowo mewarisi beban lama: kapitalisme Orde Baru, ekstraksi SDA masif, dan ketergantungan digital. Dampaknya masih kerasa: ketimpangan melebar, kelas menengah tertekan, Rupiah rentan guncangan eksternal.

Baca Juga :  MEMBACA BENCANA SUMATERA DENGAN LENSA KOSMOLOGI KEKUASAAN

2. Perangkap “Unequal Exchange”

Data BPS 2026 nunjukin batu bara, CPO, bijih logam masih dominasi >30% ekspor nonmigas RI. Pola ini, kata dia, bentuk neokolonialisme: RI ekspor bahan mentah murah, impor barang jadi mahal.
Solusinya: terobosan Danantara, badan ekspor satu pintu era Prabowo untuk kuatkan kedaulatan tawar RI.

3. Resep “Dekolonisasi Struktural”
Doktrin pasar bebas dinilai timpang karena negara maju masih proteksionis + subsidi, sementara RI dipaksa buka pasar. Ditambah “digital divide” yang bikin devisa bocor ke platform asing.
Jawabannya balik ke Trisakti Soekarno: Berdikari Politik, Ekonomi, Kebudayaan. Kuncinya: hilirisasi konsisten, SDM berkarakter, kuasai teknologi, dan kembangkan Rupiah Digital/CBDC + aliansi semikonduktor biar lepas dari hegemoni.

Baca Juga :  Dotang Serge, "Simanis" Yang Mulai Rajai Pasar Cemilan Serge dan Sekitarnya

Penutup: Purwadi menekankan geopolitik multipolar jangan cuma jadi “tontonan”. Harus jadi alat dorong kedaulatan ekonomi sampai akar rumput lewat ekonomi kerakyatan + asas kekeluargaan sesuai UUD 1945.

 

 

Penulis : S. Purwadi Mangunsastro,

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Saat Vonis Bebas Jadi Cermin Evaluasi Kejaksaan
KORUPSI MASSAL DI BIROKRASI SUMUT: 13 Kadis Terjerat, Kerugian Negara Rp53,6 Miliar Pengamat: Ada Budaya “Setoran” dan Lemahnya Pengawasan
Menyambut 81 Tahun Usia Kemerdekaan., MANIFESTO RATU ADIL: Strategi Nusantara Melawan Penjajahan Senyap dan Merebu
IRAN & KOMITMEN UNTUK MENOPANG PERADABAN ISLAM
Konstitusi Tipu Daya dan Sandera Politik: Akar Kehancuran Republik
Ini Aturan Pembagian Warisan Anak Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
Batas Waktu Salat Tahajud: Apakah Jam 4 Pagi Masih Bisa Dikerjakan?
Delapan Belas Tahun Kabupaten Labuhanbatu Utara: Saatnya Berbenah dan Menjawab Persoalan Agraria, Tata Kelola, serta Kesejahteraan Masyarakat
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 06:57 WIB

Saat Vonis Bebas Jadi Cermin Evaluasi Kejaksaan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:36 WIB

KORUPSI MASSAL DI BIROKRASI SUMUT: 13 Kadis Terjerat, Kerugian Negara Rp53,6 Miliar Pengamat: Ada Budaya “Setoran” dan Lemahnya Pengawasan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:19 WIB

Menyambut 81 Tahun Usia Kemerdekaan., MANIFESTO RATU ADIL: Strategi Nusantara Melawan Penjajahan Senyap dan Merebu

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:52 WIB

IRAN & KOMITMEN UNTUK MENOPANG PERADABAN ISLAM

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:17 WIB

Konstitusi Tipu Daya dan Sandera Politik: Akar Kehancuran Republik

Berita Terbaru

Hukum

Hakim Bebaskan Dua Bendahara Dana BOS SMK

Jumat, 18 Sep 2026 - 13:56 WIB