Jaksa Tahan Konsultan Pengawas Proyek Dinkes Nias Barat Senilai Rp1.198 Miliar

- Jurnalis

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GUNUNUNGSITOLI, SUARASUMUTONLINE.ID- Tim Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli resmi menahan tersangka dugaan korupsi Direktur PT. Danrus Utama Engineering inisial AS selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengembangan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.198 miliar lebih, Kamis (19/2).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Yaatulo Hulu, SH, MH membenarkan penahanan tersangka Direktur PT. Danrus Utama Engineering berinisial AS selaku konsultan pengawas pelaksanaan proyek Dinas Kesehatan Nias Barat pada pekerjaan Pengembangan Rehabibilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara TA. 2023.

Yaatulo Hulu mengungkapkan sebelumnya pada kasus ini Tim Jaksa Penyidik dalam perkara yang sama telah menetapkan tersangka ETG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wakil Direktur CV Berjhon inisial SG selaku rekanan
pada 2 September 2025.

Sebelumnya, tersangka AS terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP- 03/L.2.22/Fd.1/01/2026 tanggal 05 Januari 2026.

Yaatulo Hulu menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan penyimpangan yang dilakukan tersangka AS selaku Konsultan Pengawas/Direktur PT. Danrus Utama Engineering atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.198.360.997,38 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Baca Juga :  Ada Uang " sedekah Jumat Untuk Eks Pj Sekda Effendy Pohan", KAMAK " KPK Harus Jerat Effendy Pohan

Pertama, secara bersama-sama melakukan pemufakatan untuk memanipulasi volume pekerjaan fisik. Kedua, tidak melakukan pengendalian kontrak dan memanipulasi dokumen pertanggungjawaban.

Akibat perbuatan AS, kerugian negara secara keseluruhan sebesar Rp214.216.000,00 yang disebabkan antara lain kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp124.131.939.

Kemudian Jasa konsultan pengawasan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp90.085.000.

Kasi Intelijen menambahkan, pengembangan kasus ini terus didalami oleh Tim Penyidik terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi, khususnya dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023.

Sebelum dilakukannya penahanan terhadap tersangka AS, terlebih dahulu dilakukan
pemeriksaan kesehatan oleh dokter di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan dinyatakan sehat.

Selanjutnya AS dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Gunungsitoli untuk ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026.

Baca Juga :  Dua Kajari di Sumut Dicopot Usai Diperiksa Kejagung, Diduga Terkait Pengutipan Uang ke Kades

Tersangka AS disangka telah melanggar Primair: Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanbAtas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Penulis : Yuli

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Batubara dan PPK Ditahan Kejari Batubara Terkait Dugaan Korupsi BTT
Hakim MA Vonis 2 Terdakwa Korupsi Rp 17 Miliar Bank BNI Medan, 4 dan 7 Tahun Penjara
Kejari Binjai Tetapkan Mantan Kadis Ketapang Tersangka Korupsi DKPP Binjai
AMB Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Kades Patumbak II ke Kejati Deli Serdang
Kejaksaan Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Pirngadi Medan
GEMAPSU: Minta JAMWAS KEJATISU Panggil Penyidik Kasus Smart Village Mandailing Natal dan Segera Tetapkan Tersangka
Kadis LH Diperiksa Inspektorat Tapteng, Diduga Terkait Penyalahgunaan Anggaran dan Wewenang
Sidang Lanjutan Dugaan Suap Topan Ginting, Ajudan Topan Ginting Akui Terima Suap
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:38 WIB

Jaksa Tahan Konsultan Pengawas Proyek Dinkes Nias Barat Senilai Rp1.198 Miliar

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:33 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Batubara dan PPK Ditahan Kejari Batubara Terkait Dugaan Korupsi BTT

Kamis, 19 Februari 2026 - 04:30 WIB

Hakim MA Vonis 2 Terdakwa Korupsi Rp 17 Miliar Bank BNI Medan, 4 dan 7 Tahun Penjara

Kamis, 19 Februari 2026 - 04:26 WIB

Kejari Binjai Tetapkan Mantan Kadis Ketapang Tersangka Korupsi DKPP Binjai

Rabu, 18 Februari 2026 - 13:22 WIB

AMB Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Kades Patumbak II ke Kejati Deli Serdang

Berita Terbaru