MADINA, SSOL.ID — Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin atau Satgas PETI Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mulai mematangkan susunan personel yang akan diterjunkan untuk menertibkan tambang emas ilegal.
Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (20/8/2026).
Rapat itu merupakan pertemuan ketiga sejak Forkopimda menyepakati pembentukan Satgas PETI. Hadir Ketua Satgas yang juga Wakapolres Madina, para kapolsek, Pabung, danramil, pimpinan OPD, serta camat dari wilayah yang terdapat aktivitas PETI.
“Draf personel yang terdiri atas unsur Forkopimda dan instansi terkait sudah disiapkan. Hari ini kami fokus mematangkan susunan personel tersebut,” kata Atika.
*Operasi Tunggu Keputusan Pembina Satgas*
Atika menyebut tim penindakan akan menjadi ujung tombak di lapangan. Setelah struktur personel rampung, pelaksanaan operasi akan menunggu keputusan para pembina Satgas yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua PN, dan Ketua PA.
“Keputusan akhir mengenai waktu pelaksanaan akan dirapatkan bersama seluruh pembina,” ujarnya.
Ia menegaskan operasi penindakan merupakan tindak lanjut dari tahapan sosialisasi yang sudah dilakukan ke masyarakat di titik-titik aktivitas PETI.
“Tim sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Penindakan tegas di lapangan akan mulai dilakukan setelah tahapan sosialisasi selesai,” katanya.
Atika berharap operasi penertiban berlangsung cepat, terukur, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan konflik.
Penanganan 3 Tahap
Penanganan PETI di Madina dilakukan bertahap berdasarkan SK Bupati Madina Nomor 188.45/0655/K/2026 tanggal 23 Juni 2026.
1. Tahap Preventif: Sosialisasi, edukasi, dan imbauan agar masyarakat menghentikan aktivitas tambang tanpa izin.
2. Tahap Penindakan: Dijadwalkan 18–31 Agustus 2026. Satgas akan melakukan penertiban terpadu melalui langkah yustisi dan nonyustisi jika imbauan tidak diindahkan.
3. Tahap Evaluasi: Dilakukan berkala untuk mengukur efektivitas penanganan dan dampak operasi di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, Satgas dibagi menjadi 3 sub: Sub Satgas Preventif untuk pencegahan dan sosialisasi, Sub Satgas Represif untuk penegakan hukum, dan Sub Satgas Bantuan untuk operasional dan pengamanan.
Penulis : Dt. Aripin
