MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID- Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan angka anak zero-dose atau anak-anak yang belum pernah divaksin imunisasi, pada tahun 2024, sebanyak 91.636 atau 24% dari jumlah total anak-anak Sumut (289.000 jiwa). Tahun 2025 hingga bulan Juli, angka zero-dose ini diprediksi meningkat menjadi 96.806 jiwa.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan melakukan intervensi langsung. Apalagi, data dari Kementerian Kesehatan RI, menyebutkan, bahwa kelompok zero-dose ini berisiko tinggi terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, difteri, polio, dan tetanus.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, di Ruang Rapat 2, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jum’at (25/7).
Intervensi langsung ini dilakukan dengan cara datang langsung ke keluarga yang anaknya yang tergolong zero-dose, memaksimalkan peran Posyandu dan Puskesmas. Untuk itu, perlu kelompok yang bisa mengakses hingga ke unit terkecil masyarakat.
“Di PKK itu kita punya Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau hingga keluarga, kita akan memaksimalkannya mengatasi zero-dose, selain itu juga memaksimalkan Posyandu,” kata Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.
Selain dasawisma, Kahiyang Ayu juga mengatakan intervensi ini juga akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, serta Non Governmental Organization (NGO). Apalagi, sebagian besar anak yang tergolong zero-dose berada di wilayah-wilayah terpencil.
“Kita tentu perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu dan ini membutuhkan resource yang cukup besar karena itu kita bekerja sama dengan komunitas dan juga NGO, apalagi sebagian besar anak-anak kita yang tidak tersentuh vaksin itu ada di wilayah terpencil,” kata Kahiyang Ayu.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan hingga Juli 2025 diprediksi anak yang tergolong zero-dose menjadi 96.806 jiwa. Sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus, karena bisa berdampak besar pada kesehatan masyarakat.
Anak-anak yang tidak divaksin berisiko besar terkena penyakit seperti hepatitis, polio, tuberkulosis, difteri dan lainnya. Dan yang lebih buruknya, penyakit yang sebelumnya sudah bisa diatasi seperti polio, difteri dan lainnya bepotensi kembali muncul.
“Itu yang kita khawatirkan bila semakin banyak anak-anak kita yang tidak divaksin, mereka rentan terkena penyakit dan penyakit-penyakit yang sudah lama bisa kita atas kembali muncul, seperti polio, padahal tahun 2014 kita sudah mendapat sertifikat bebas polio, di 2024 ada kasus polio muncul dan ini mengancam anak-anak lainnya,” kata Faisal Hasrimy.
Hadir pada rapat kali ini OPD terkait Pemprov Sumut dan serta kabupaten/kota. Hadir juga komunitas pemerhati anak-anak, NGO dan organisasi terkait lainnya. rel
