120 KK di Desa Halban Langkat Dapat Kepastian Ganti Rugi Lahan untuk Jalan Tol

- Jurnalis

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID – Sebanyak 120 kepala keluarga (KK) di Desa Halban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, akhirnya mendapat kepastian terkait pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

Anggota DPD RI asal Sumut, Penrad Siagian, memastikan ruas lahan yang dipatok sejak 2019 itu memang masuk dalam trase jalan tol.

Hal itu disampaikan Penrad usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPR RI Provinsi Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).

“Sudah dipastikan ruas yang telah dipatok itu memang masuk ruas jalan tol. Jadi, masyarakat sudah mendapatkan kepastian,” ujar Penrad.

Ganti Rugi Ditarget Selesai Agustus 2026

Menurut Penrad, pemerintah menargetkan pembayaran ganti rugi kepada warga selesai pada Agustus 2026.

Baca Juga :  Seleksi Akhir BUMD Langkat: Ini Nama-Nama Calon Direksi dan Komisaris Terpilih

“Rekomendasi selanjutnya, pemerintah akan segera melakukan pembayaran sebelum Desember 2026. Sudah diselesaikan pada Agustus 2026,” katanya.

Ia meminta warga segera melengkapi dokumen administrasi pembebasan lahan sebelum batas waktu tersebut. Selain itu, akan digelar musyawarah antara masyarakat dengan PPK Kementerian PU untuk membahas penetapan harga ganti rugi.

DPD RI ke depan akan terus memantau dan mengawal proses rekomendasi RDPU agar berjalan sesuai kesepakatan.

Bermula dari Patok 2019 Tanpa Kepastian

Penrad menyebut persoalan ini bermula pada 2019. Saat itu lahan milik warga dipatok untuk jalan tol tanpa pemberitahuan atau penjelasan resmi dari pihak terkait.

Baca Juga :  Elfanda Ananda : "Kejaksaan dan KPK di Minta Turun Selidiki Proyek Underpass HM Yamin Medan"

Selama bertahun-tahun warga hanya mendapat informasi tidak resmi. Status lahan yang tidak jelas membuat mereka tidak berani mengelola lahan atau menanam tanaman yang masuk masa peremajaan.

“Akibat ketidakjelasan tersebut, warga tidak berani lagi mengelola lahan ataupun menanam tanaman yang telah memasuki masa peremajaan karena khawatir sewaktu-waktu dilakukan pembebasan lahan,” jelas Penrad.

Sebelumnya DPD RI juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi.

RDPU tersebut turut dihadiri Kepala Kantor DPR RI Provinsi Sumut Yudhi Herdiana Yusak, BPN Langkat, pihak Hutama Karya, dan perwakilan masyarakat setempat.

 

Penulis : Wahyu Danil

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6000 Lebih Nomor Yang Disadap , Jokowi CS Tidak Ada Dalam Daftar
Camat Pagar Merbau Ajak Masyarakat Segera Miliki Akun Identitas Kependudukan Digital
Kisah Iwi Taruna, Setahun Turun Langsung Bantu Warga Kecil hingga Antar Berobat ke RS Natama
Pajarur Rohman Resmi Daftar Ketua KNPI Madina, Usung Persatuan Pemuda
Kapolresta Deli Serdang Bersama PJU Laksanakan Jumat Keliling di Masjid Baitul Amin
Pemkab Deli Serdang Bersama Polda Sumut Sinergi Green Policing Untuk Rawat Lingkungan
Wagub Sumut Tekankan Peran Strategis Organisasi Keagamaan Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Wali Kota Medan dan Kapoldasu Sinergi Membangun dan Menjaga Kamtibmas di Kota Medan
Berita ini 85 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 12:19 WIB

6000 Lebih Nomor Yang Disadap , Jokowi CS Tidak Ada Dalam Daftar

Sabtu, 7 November 2026 - 11:26 WIB

Camat Pagar Merbau Ajak Masyarakat Segera Miliki Akun Identitas Kependudukan Digital

Sabtu, 7 November 2026 - 11:23 WIB

Kisah Iwi Taruna, Setahun Turun Langsung Bantu Warga Kecil hingga Antar Berobat ke RS Natama

Sabtu, 7 November 2026 - 11:20 WIB

Pajarur Rohman Resmi Daftar Ketua KNPI Madina, Usung Persatuan Pemuda

Sabtu, 7 November 2026 - 11:15 WIB

Pemkab Deli Serdang Bersama Polda Sumut Sinergi Green Policing Untuk Rawat Lingkungan

Berita Terbaru