MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID — Aktivis Anti Korupsi Sumatera Utara, Ariswan secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan langkah hukum terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Nias Utara senilai Rp75 miliar kepada Bank Sumut yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Ariswan pada Jumat, (26/12).
” Kita minta agar APH segera jemput bola atas perkara ini, semua harus di priksa, berulang kalinya kejadian kredit macet di bank Sumut itu ya awalnya seperti ini, di kasih aja terus. Ujung-ujungnya bermasalah dan jadi temuan, KPK lah, BPK lah, kejaksaan lah, apa ngak jera Bank Sumut ini, ” Tanya Ariswan
Ariswan menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar isu administratif pemerintahan daerah, melainkan telah menjadi persoalan hukum publik yang menyangkut keuangan negara serta tanggung jawab konstitusional pejabat negara terhadap rakyat.
Menurut Ariswan, pinjaman dengan nilai sangat besar yang dilakukan oleh kepala daerah wajib diawasi secara ketat dan terbuka.
Ketika publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait peruntukan, mekanisme, serta realisasi penggunaan anggaran, maka aparat penegak hukum tidak boleh bersikap pasif.
Ariswan menegaskan bahwa APH memiliki kewenangan hukum untuk melakukan audit, penyelidikan, dan pendalaman terhadap pinjaman tersebut guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum.
Ia menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan keuangan daerah, terlebih dalam jumlah puluhan miliar rupiah, merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas tata kelola pemerintahan.
Ariswan juga secara terbuka meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas dan memberikan perintah langsung kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak sesuai amanat undang-undang dan konstitusi.
Menurut Ariswan, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan memastikan setiap dugaan penyimpangan keuangan negara ditangani secara cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih.
” Tidak boleh ada ruang kompromi dalam penegakan hukum, terlebih jika menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari kepercayaan dan hak rakyat, ” tegasnya.
Audit dan pemeriksaan hukum terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Nias Utara kepada Bank Sumut bukan bentuk kriminalisasi, melainkan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara sah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
” pembiaran terhadap dugaan penyimpangan keuangan daerah dapat menciptakan preseden buruk dan melemahkan wibawa negara hukum, ” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga integritas sistem pemerintahan dan melindungi kepentingan publik.
Penulis : Yuli
